RakyatJabarNews.com, Cirebon, – Jelang pelaksanaan ujian nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang akan berlangsung pada tanggal 23 sampai dengan 26 April 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meninjau kesiapan pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1 Gegesik Kabupaten Cirebon, Rabu (18/4). Untuk jenjang SMP, sebanyak 60 persen peserta didik di Kabupaten Cirebon siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Di depan para kepala sekolah dan pengawas se-Kabupaten Cirebon, Mendikbud menjelaskan perlunya mempercepat pemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui peningkatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang menjadi dasar perumusan program dan kebijakan.
“Ujian sekolah kita sekarang sudah berstandar nasional. Maka ujian nasional kita harus ditingkatkan untuk menuju standar internasional,” disampaikan Mendikbud di ruang serba guna SMP Negeri 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu (18/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendikbud juga menepis adanya isu kebocoran soal ujian nasional. Dengan UNBK, peluang kebocoran menjadi sangat kecil. Kemendikbud menargetkan seratus persen UNBK untuk jenjang SMP pada tahun depan.
Saat ini Kemendikbud memberikan perhatian pada pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). “Sekarang soal untuk yang kertas pensil saya targetkan satu bulan sebelum pelaksanaan harus sudah berada di tempat. Kita libatkan ICW, Ombudsman, dan Kejaksaan untuk ikut melakukan pengawasan,” kata Muhadjir.
Melalui ujian sekolah berstandar nasional (USBN), Kemendikbud ingin mengetahui seberapa jauh guru bisa dipercaya. Praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan USBN akan diusut tuntas dan pelakunya wajib diberikan sanksi.
“Jangan coba main-main dengan kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran di sekolah, kita sudah tidak punya harapan lagi. Sekolah itu kan sumber peradaban,” ujar Mendikbud.
Menyoal kekurangan sarana dan prasana pendidikan, Mendikbud berjanji akan terus memperbaikinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Namun, hal tersebut bukan menjadi halangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Harus berjalan secara simultan,” pungkas Muhadjir.(RJN)
