BATANG – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak. Ia juga memastikan korban memperoleh penanganan medis hingga pulih serta biaya pengobatan tidak membebani keluarga.
Gibran menegaskan kesehatan korban menjadi prioritas pemerintah. Pasien yang masih menjalani perawatan diminta tetap mendapatkan pelayanan hingga kondisinya pulih. Sementara warga yang sudah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga harus mendapat akses pemeriksaan lanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Prioritas pertama adalah kesehatan korban. Pasien yang masih dirawat harus mendapat pelayanan sampai pulih, sementara warga yang sudah pulang tetapi keluhannya kembali muncul harus tetap mudah mengakses pemeriksaan lanjutan,” ujar Gibran.
Saat berada di RSUD Limpung, Gibran berdialog dengan sejumlah pasien, termasuk seorang siswa bernama Arseno yang telah menjalani perawatan selama empat hari. Dalam dialog tersebut, Arseno menyampaikan kondisinya mulai membaik dan keluhan seperti diare, pusing, mual, serta muntah sudah tidak dirasakan.
Selain RSUD Limpung, Gibran bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga meninjau penanganan korban di Puskesmas Bawang dan SD Pasusukan Bawang. Pemerintah juga meminta investigasi dugaan keracunan segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang per 28 September 2026, jumlah akumulasi kasus dugaan keracunan di wilayah Bawang mencapai 674 orang. Data tersebut merupakan laporan Tim Surveilans Imunisasi dan KLB pada pukul 07.00 WIB.
Menanggapi kunjungan tersebut, Koordinator Wilayah Bolone Mase Cirebon Raya, Moh Bisri Robis, mengapresiasi langkah Gibran yang datang langsung menemui korban.
Menurut Bisri, permintaan maaf dari pejabat pemerintah kepada masyarakat yang terdampak merupakan bagian dari tanggung jawab moral.
“Ya pasti minta maaf kalau orang pemerintahan yang beradab. Itu bentuk tanggung jawab moral,” ujar Bisri, Senin (28/9/2026).
Bisri juga menilai pengawasan pelaksanaan program MBG perlu diperkuat hingga tingkat desa. Ia menyoroti pentingnya mekanisme pengaduan yang mudah diakses penerima manfaat ketika terdapat persoalan terkait makanan yang diterima.
“Mestinya para penerima manfaat ketika haknya tidak sesuai dengan nilai atau menu itu tahu harus mengadu ke mana. Kadang di desa-desa itu asal-asalan menunya, tidak ada ruang pengaduan,” katanya.
Menurut Bisri, pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap penerima manfaat, tetapi juga terhadap dapur penyedia makanan dan pengelola program. Ia menilai persoalan di tingkat pelaksana dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG secara keseluruhan.
“Harus benar-benar diawasi dapurnya, karena ketika terjadi masalah di bawah, oknum pengelola yang jadi sasaran kesalahan, tapi pemerintah yang punya program tetap disalahkan. Padahal programnya sudah benar, yang tidak patuh itu oknum pengelola,” ujarnya.
Bisri berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan keamanan pangan serta menyediakan kanal pengaduan yang jelas bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan investigasi atas dugaan keracunan tersebut masih berlangsung. Gibran meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara transparan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program MBG.
(*)
Penulis : Yon Maryono
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.