Soleman mengatakan, seharusnya APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 mendatang, sudah memprioritaskan ekonomi kerakyatan. Sehingga, masyarakat mendapatkan penghasilan. Apalagi, bila ada program bantuan UMKM dan bantuan sosial, sudah seharusnya Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan Data Presisi.
“Kalau saja saran PDI Perjuangan di maksimalkan untuk data presisi, bantuan sosial dan program ekonomi kerakyatan bisa tepat sasaran. Apalagi, soal bantuan PKH saja, rata-rata orang yang mampu (punya kendaraan dan rumah mewah, red),” katanya.
Pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini menyampaikan, Pemerintah Pusat sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial, yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bukan hanya memanfaatkan APBN saja, tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bekasi?,” ketus Soleman.
Pria berkacamata itu sendiri mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat juga seharusnya, untuk menempatkan Penjabat Bupati Bekasi yang siap bekerja dan membangun Kabupaten Bekasi. Bukan lagi untuk tebar pesona dan hanya jalan-jalan saja.
“Tambah lagi, dengan krisis pejabat pemerintahan. Berharap Kemendagri dan Gubernur, tidak menempatkan Pj Bupati yang hanya cari muka ke masyarakat, seolah-olah kerja. Tapi tidak ada kerja sama sekali, terkait alokasi APBD Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Soleman juga mendesak OPD Kabupaten Bekasi untuk efektif langsung memberikan solusi tingkat kemiskinan, apalagi yang ekstrim. Disisi lain, kata dia program bantuan sosial atau UMKM sangat kecil anggarannya, sehingga hanya berdampak sesaat.
“Dari kepala dinas hingga camat dan kepala desa, sudah harus menurunkan kemiskinan ekstrem. Kalau tidak mau memaksimalkan ekonomi kerakyatan, berhenti saja jadi pejabat,” tandas pria berkacamata asal Tambun Selatan tersebut.
Halaman : 1 2
