Pemkab Bekasi Reaktivasi Kartu KIS yang Dinonaktifkan

- Redaksi

Kamis, 9 Januari 2025 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi – Pemerintahan Kabupaten Bekasi akan mengaktifkan kembali kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kepesertaannya dinonaktifkan.

“Masyarakat yang ada di DTKS yang kemarin kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan akan direaktivasi kembali, dan itu butuh proses paling lama 8 hari, terhitung mulai 10 Januari 2025,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr Alamsyah, usai mengikuti rapat bersama DPRD Kabupaten Bekasi, di Gedung DPRD, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Rabu (8/1/2024).

Rapat gabungan komisi tersebut diikuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alamsyah mengatakan, Pemkab Bekasi akan segera bersurat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN yang dinonaktifkan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik.

“Kita akan bersurat ke BPJS agar diaktifkan kembali,” terangnya.

Kadinkes menegaskan untuk warga yang sedang berobat jalan masih bisa mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas terdekat. Sementara untuk rawat inap bisa memakai Jamkesda di Rumah Sakit.

“Kalau misalnya rawat inap di rumah sakit, karena kartu KIS-nya tidak aktif, itu bisa pakai Jamkesda, nanti bisa minta SJP (Surat Jaminan Pelayanan) dari Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan,” terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron mengatakan, pada rapat tersebut disampaikan bahwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Kabupaten Bekasi sebanyak 146.405 yang terdata dalam DTKS akan dialihkan menjadi PBI APBN.

“Untuk mempercepat proses perubahan ini, kami minta Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Sosial,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemkab Bekasi melalui Bappeda juga diminta untuk menggali potensi anggaran untuk mendukung aspek kesehatan masyarakat.

“Kita juga minta Disdukcapil agar pro aktif memverifikasi administrasi kependudukan bagi peserta KIS PBI Non DTKS agar tidak terjadi perbedaan data yang tidak kita harapkan,” ucapnya. (*)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jasa Marga Dukung UMKM Naik Kelas Lewat Pameran Inacraft 2025
Jelang Akhir Masa Jabatan, Pj. Wali Kota Bekasi Silaturahmi ke Kantor-Kantor Kecamatan
Presiden Prabowo Merasa Ada Raja Kecil Dalam Birokrasi, Diduga Tak Terima Penghematan Anggaran
Pj Gubernur Jawa Barat Sangat Terbuka Dengan Kritik Soal Kebijakannya Selama Menjabat
Asda I Serahkan Beberapa Penghargaan Purnabakti
Jabatan Lima Kepala OPD di Pemkab Subang Kosong!
Jasa Marga Raih Penghargaan Kategori Outstanding Business Collaboration di Ajang Elshinta Award 2025
Sinyal Reshuffle dan Puncak Kekesalan Prabowo ke Menteri
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:42 WIB

Jasa Marga Dukung UMKM Naik Kelas Lewat Pameran Inacraft 2025

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:23 WIB

Jelang Akhir Masa Jabatan, Pj. Wali Kota Bekasi Silaturahmi ke Kantor-Kantor Kecamatan

Selasa, 11 Februari 2025 - 11:40 WIB

Presiden Prabowo Merasa Ada Raja Kecil Dalam Birokrasi, Diduga Tak Terima Penghematan Anggaran

Senin, 10 Februari 2025 - 15:26 WIB

Asda I Serahkan Beberapa Penghargaan Purnabakti

Minggu, 9 Februari 2025 - 16:41 WIB

Jabatan Lima Kepala OPD di Pemkab Subang Kosong!

Berita Terbaru

Nasional

Persipasi Degradasi Setelah Kalah 1-3 dari Perserang

Selasa, 11 Feb 2025 - 22:29 WIB

Jakarta

Jasa Marga Dukung UMKM Naik Kelas Lewat Pameran Inacraft 2025

Selasa, 11 Feb 2025 - 21:42 WIB

Anda Kurang Beruntung !