Pemkab Bekasi Bakal Tes Urine Pelajar, Ini Respon Disdik

- Redaksi

Selasa, 1 Oktober 2024 - 10:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman.

i

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman.

Bekasi – Para pelajar di Kabupaten Bekasi bakal dites urine. Rencana pemerintah ini sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan tes urine tersebut.

“Kami akan melibatkan BNK dan kepolisian untuk melakukan inspeksi mendadak dengan melakukan tes urine bagi pelajar,” ujar Dedy.

Dedy menjelaskan, tes urine ini dilakukan karena adanya dugaan bahwa meningkatnya aksi tawuran di kalangan pelajar disebabkan oleh pengaruh narkotika. Jika ada pelajar yang terbukti positif, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Baca Juga :  Perda Perlindungan Guru Bekasi Dinilai Mendesak, Kadisdik Soroti Keamanan Pendidik

Ada dugaan kenakalan remaja ini disebabkan karena pengaruh narkoba atau obat terlarang,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan tawuran pelajar membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama unsur pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, serta peran aktif masyarakat.

Selain itu, Dedy menyoroti pentingnya pemetaan lokasi yang sering digunakan sebagai tempat tawuran. Jika terdapat pelajar yang berkumpul di luar lingkungan sekolah, aparat berwenang harus segera membubarkan.

“Semua pihak harus aktif berperan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga bisa melaporkan jika ada tanda-tanda yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mencegah aksi tawuran,” jelasnya.

Baca Juga :  Mendikhub : Harusnya Sekolah Harus Bekerjasama dengan Madrasah Diniyah !

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, memastikan bahwa tidak ada pencabutan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar yang terlibat tawuran.

“Kalau kebijakan pencabutan subsidi biaya operasional yang bersumber dari pemerintah tidak kami lakukan,” ujar Imam.

Imam menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah desa untuk menangani maraknya tawuran yang kini bahkan melibatkan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kami bekerja sama dengan kepolisian, TNI, Babinsa, Bimaspol, dan pemerintah desa untuk mempersempit peluang terjadinya tawuran,” ujarnya.

Baca Juga :  PPDB Online Dinilai Gagal, HMI Cabang Bekasi Desak Wali Kota Copot Kadisdik

Selain itu, pihaknya juga mengadakan pertemuan dengan sekolah-sekolah dan mengajak para wali murid untuk berdiskusi, guna memberikan sosialisasi terkait sanksi bagi siswa yang terlibat tawuran.

Imam menambahkan, peran aktif orang tua sangat penting dalam mencegah aksi tawuran pelajar.

“Ketika di sekolah masih menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Namun, tawuran biasanya terjadi di luar jam sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk menjaga generasi bangsa. Peran orang tua menjadi sangat penting ketika siswa sudah berada di luar waktu jam sekolah,” jelasnya.

(Advertorial)

Penulis : Jupri

Editor : Aziz

Sumber Berita: rakyatjabarnews.com

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Raih Predikat Pelayanan Sangat Baik, IKM Capai 93,3
Bapenda Sidak 7 Perusahaan, Optimalkan Pajak Air Tanah
Rp10,8 Miliar Sudah Digelontorkan, IPL TPA Burangkeng Masih Mandek! DPRD Desak Inspektorat Bongkar Penyebabnya
Fahrul Fauzi: Meningkatnya Laporan Menunjukkan Kesadaran Masyarakat Kian Baik
Hari Anak Nasional, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Soroti Perlindungan Anak
PAD Kota Bekasi Baru 85 Persen, PKS: WTP Tak Boleh Jadi Alasan Berpuas Diri
Open Dumping TPST Bantargebang Ditargetkan Berakhir pada 2029
Tanggapi Aspirasi Pegawai, Perumda Tirta Bhagasasi Pastikan Layanan Air Tetap Normal

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:29 WIB

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Raih Predikat Pelayanan Sangat Baik, IKM Capai 93,3

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:19 WIB

Bapenda Sidak 7 Perusahaan, Optimalkan Pajak Air Tanah

Jumat, 24 Juli 2026 - 06:21 WIB

Rp10,8 Miliar Sudah Digelontorkan, IPL TPA Burangkeng Masih Mandek! DPRD Desak Inspektorat Bongkar Penyebabnya

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:44 WIB

Fahrul Fauzi: Meningkatnya Laporan Menunjukkan Kesadaran Masyarakat Kian Baik

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:43 WIB

PAD Kota Bekasi Baru 85 Persen, PKS: WTP Tak Boleh Jadi Alasan Berpuas Diri

Berita Terbaru

Tim gabungan Bapenda Kabupaten Bekasi bersama Kejaksaan, TNI, Polri, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, dan perangkat daerah terkait melakukan inspeksi terhadap fasilitas sumur air tanah di salah satu perusahaan dalam rangka pengawasan perizinan serta optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Bekasi.

Bekasi

Bapenda Sidak 7 Perusahaan, Optimalkan Pajak Air Tanah

Jumat, 24 Jul 2026 - 08:19 WIB

Kerjasama Hubungi Kami