RakyatJabarNews.com, Jakarta – Seusai memimpin Tim Negosiasi RI dalam membahas pembatasan penggunaan produk sawit dan turunannya ke berbagai negara anggota Uni Eropa, diantaranya Belgia, Belanda, dan Jerman akhir April lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyatakan kembali tujuannya bukan untuk meminta-minta akan tetapi menjelaskan bagaimana pentingnya sawit untuk Indonesia.
“Palm oil untuk Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekspor. Penerimaan negara dari situ bisa mendekati 45 milyar dollar. Itu baru dari satu komoditas dan kita belum bicara produk turunannya sebagai industri super strategis untuk Indonesia ke depannya,” ujar Menko Luhut saat menjadi pembicara kunci di seminar “Menjawab Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit Di Pasar Global”, di Jakarta, Selasa (08/05).
Tidak kalah penting, lanjut Menko Luhut, adalah kontribusi kelapa sawit terhadap penyerapan tenaga kerja dan petani kecil yang sangat signifikan. “Ada 5,5 juta orang pekerja langsung dan 12 juta orang pekerja tidak langsung, sehingga total penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 17,5 juta orang. Pemerintah juga terus melakukan riset bagaimana cara meningkatkan bibit baru agar bisa di re-planting dan menumbuhkan plasma-plasma sehingga mencapai 5-6 ton per hektar,” ujar Menko Luhut.
Selain itu Menko Luhut juga menjelaskan perkembangan Renewable Energy Directive (RED) II yang dinilai menjadi ihwal pembatasan penggunaan produk sawit dan turunannya. Sebelumnya, pada 17 Januari 2018, parlemen Uni Eropa telah melakukan voting dan memutuskan untuk merevisi RED II dengan ketentuan, penggunaan biofuels dan bioliquids yang diproduksi dari CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah), tidak akan dimasukkan dalam penghitungan kontribusi penggunaan energi baru terbarukan mulai tahun 2021.
“Jika ketentuan ini disetujui oleh Komisi Uni Eropa dan Energy Council, maka akan menyebabkan impor CPO untuk penggunaan biofuels di Uni Eropa berkurang signifikan, karena 1/3 impor CPO dari Indonesia digunakan untuk biodiesel. Namun, keputusan parlemen Uni Eropa itu belum final,” imbuh Menko Luhut. Keputusan tersebut akan dibahas melalui proses legislasi yang kompleks antara parlemen Uni Eropa, Komisi Uni Eropa dan Energy Council dari masing-masing negara anggota
Menko Luhut menambahkan pemerintah tidak pasif, ada berbagai strategi yang akan dilakukan pemerintah seperti pertama, peningkatan hubungan kerja sama ekonomi antar negara melalui promosi potensi pariwisata, penyelesaian kasus investasi besar dari negara terkait dan bagaimana mengurangi hambatan. Kedua, langkah pemerintah dalam kaitannya dengan suistanable development, diantaranya penanganan sampah plastik dan rehabilitasi Sungai Citarum.
Sebagai penutup, Menko Luhut menegaskan, Indonesia akan menerapkan diplomasi perdagangan yang cukup offensive, dengan tetap mengedepankan dialog dan lobi, terutama dengan menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip suistainability dalam sektor kelapa sawit.
“Perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan aspek lingkungan, agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan sehubungan dengan itu pemerintah mengambil langkah moratorium perluasan lahan sawit, restorasi lahan gambut dan mencegah alih fungsi lahan koservasi,” pungkas Menko Luhut.(RJN)
