RakyatJabarNews.com, Cikarang,Bekasi– Aktifis muda yang mengatasnamakan Forum Pengguna Jalan (FPJ), Imam Saripudin, minta agar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dijabat oleh Suhup, untuk meminta maaf kepada masyarakat luas. Menyusul meningkatnya titik kemacetan yang mencapai 23 titik hasil observasi pihaknya.
Alasan FPJ mendesak agar Suhup meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, terkait soal kegagalannya dalam menata lalu lintas selama dirinya menjabat sebagai Kadishub Kabupaten Bekasi.
“Selama Suhup menjabat sebagai Kadishub, penataan soal lalulintas bukan lagi membaik, melainkan semakin bertambah parah dan tidak ada penanganan yang terlihat signifikan sama sekali. Contoh konkritnya seperti titik kemacetan yang semakin bertambah dan tidak ada perencanaan yang matang dalam membangun Halte dan JPO.” kata Imam Saripudin kepada awak media.
Mantan Ketua BEM FISIP UNSIKA ini menilai kinerja Dishub Kabupaten Bekasi sangatlah kontras jika dibandingkan dengan kinerja Dishub Kota Bekasi. Karena berdasarkan pantauan pihak Forum Pengguna Jalan Petugas Dishub Kota Bekasi terlihat intens mengatur jalan dibeberapa persimpangan jalan.
” Petugas lalin Kota Bekasi terlihat stand by mengatur jalan, sedangkan petugas lalin Kabupaten Bekasi tidak terlihat sedikit pun. Kecuali hari-hari tertentu. Perbedaan komitmennya sangatlah mencolok, maka sangat wajar Bupati Bekasi mengganti Suhup,”ucapnya.
Pemuda asal kampung pilar ini juga menyayangkan soal jumlah personil Dishub Kabupaten Bekasi yang hanya memiliki 78 orang personil pengatur lalu lintas. Padahal, tiap tahunnya DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan dan menggelontorkan anggaran untuk operasional Dishub tak kurang dari 20 Milliar untuk mengurusi urusan perhubungan.
“Ada perencanaan yang lemah, masa dishub hanya memiliki 78 petugas lalin atau kurang dari 100, tidak sinkron dengan kondisi Bekasi saat ini,”pungkasnya.
Selain itu, Dirinya mendesak mantan KADISHUB ini agar meminta maaf kepada masyarakat kabupaten Bekasi atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.
“Dia (Kadishub) harus minta maaf kepada masyarakat, karena dampak kemacetan sangat merugikan masyarakat dalam hal apapun, seperti suspensi BBM, Waktu, Tenaga bahkan Psikologis,”tegasnya.(zae/RJN)
