KPK Periksa Berkas Daftar Gaji Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

- Redaksi

Jumat, 21 Juni 2019 - 22:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RJN, Cirebon – Sebanyak 9 orang dari KPK melakukan penggeledahan di tujuh ruangan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Dari pemeriksaan itu, KPK membawa dua koper dan satu kardus berisi sejumlah dokumen.

Kabag Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon Wawan Siswandar membenarkan kedatangan tim KPK ke kantornya. “Sebelum KPK datang, saya sudah membaca surat berita acara untuk melakukan penggeledahan,” katanya, Jumat (21/6/2019).

Baca Juga :  KPK Geledah Rumah Bupati Supendi, Sejumlah Dokumen Disita

Dia mengaku, KPK tidak melakukan penggeledahan hanya pemeriksaan biasa saja. “Sifatnya hanya meminta berkas saja bukan penggeledahan,” katanya, Jumat (21/6/2019).

Wawan melanjutkan, di bagian ruangan keuangan KPK hanya meminta berkas daftar gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014-209.

“Kalau di keuangan hanya meminta data saja terkait slip gaji dan tunjangan dewan, tunjungan perumahan, reses, komunikasi intensif, transport dan biaya tunjangan operasional pimpinan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Itulah nasib Janda Asal Cirebon Ini

Wawan tak tahu persis kedatangan KPK meminta berkas tersebut. Namun, menurutnya masih ada kaitan dengan kasus Sunjaya yang ditangani KPK.

“Kalau dilihat dari berita acaranya tentang kasus Sunjaya. Tapi detailnya tentang apa saya tidak tahu,” ungkapnya. 

(uan/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Balita 2 Tahun Tewas di Bekasi, Paman Kandung Jadi Terduga Pelaku, Polisi Selidiki Dugaan Gangguan Jiwa
500 Personel Gabungan Amankan Eksekusi Rumah di Medan Satria Bekasi, Situasi Berjalan Kondusif
Masjid Baitul Makmur Cibitung Gelar Kurban 15 Hewan, Warga RW 016 Gotong Royong
Bapenda Kabupaten Bekasi Tegaskan Nilai Rp1 Juta per Meter Bukan Ketentuan Wajib dalam Perhitungan BPHTB
Revisi DPT BPD Muktiwari Disepakati, Ditarget Rampung 30 April
DPT Desa Muktiwari Diprotes Warga, Panitia BPD Buka Suara
PHD Bekasi Dorong Pelayanan Jemaah Haji Mandiri Lebih Optimal dan Merata
Plt Bupati Bekasi Ajak Mahasiswa Kolaborasi Bangun Daerah, DPRD Siap Kawal Aspirasi

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:36 WIB

500 Personel Gabungan Amankan Eksekusi Rumah di Medan Satria Bekasi, Situasi Berjalan Kondusif

Rabu, 27 Mei 2026 - 17:23 WIB

Masjid Baitul Makmur Cibitung Gelar Kurban 15 Hewan, Warga RW 016 Gotong Royong

Senin, 25 Mei 2026 - 10:20 WIB

Bapenda Kabupaten Bekasi Tegaskan Nilai Rp1 Juta per Meter Bukan Ketentuan Wajib dalam Perhitungan BPHTB

Sabtu, 25 April 2026 - 13:22 WIB

Revisi DPT BPD Muktiwari Disepakati, Ditarget Rampung 30 April

Jumat, 24 April 2026 - 14:00 WIB

DPT Desa Muktiwari Diprotes Warga, Panitia BPD Buka Suara

Berita Terbaru