Komisi III DPRD Evaluasi Serius BUMD PT Mitra Patriot

- Redaksi

Rabu, 14 Mei 2025 - 19:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim (doc: istimewa).

i

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim (doc: istimewa).

Bekasi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melalui Komisi III menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mitra Patriot (PTMP), yang dinilai belum menunjukkan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam waktu dekat, Komisi III akan menggelar rapat evaluasi menyeluruh terhadap PTMP. Namun, agenda tersebut menunggu penetapan direktur utama definitif, menyusul pengunduran diri Ucu Asmara Sandi dari jabatan tersebut.

Untuk sementara, posisi direktur utama diisi oleh Chondoro Wibhowo Mahartoyo Sukmo, Kepala Bagian Perekonomian di Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan perlunya pembenahan fundamental dalam struktur dan arah kerja PTMP.

“Kita ingin ada penataan ulang terhadap fokus usaha mereka. Setelah ada pimpinan baru, kerja mereka harus lebih sistematis, dengan leading sektor yang jelas dan tanggung jawab yang terukur,” kata Arif, Rabu (14/5/2025), di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Baca Juga :  Volume Air Waduk Darma Kuningan Menyusut 20 Juta Kubik

Menurutnya, selama ini PTMP cenderung belum memiliki pembagian kerja yang fokus dan jelas antar sektor. Ini menghambat pencapaian target dan menimbulkan kesan bahwa BUMD tersebut berjalan tanpa arah strategis yang kuat.

Arif menyatakan, rapat evaluasi mendatang akan membedah satu per satu sektor usaha PTMP, termasuk membahas target kinerja yang realistis dan indikator keberhasilan di tiap bidang.

Ia menegaskan bahwa BUMD sebagai perpanjangan tangan Pemkot dalam kegiatan ekonomi seharusnya dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

“Rapat nanti bukan hanya sekadar evaluasi tahunan. Ini akan jadi forum pembahasan strategis untuk menentukan arah baru PTMP ke depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi III telah melakukan rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan seluruh BUMD mitra Pemkot Bekasi. Dalam forum itu, PTMP menjadi salah satu BUMD yang disorot karena kinerjanya yang belum sesuai ekspektasi.

Baca Juga :  Wisata di Cirebon Mulai dilirik Wisatawan Asing

“Banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Padahal, jika dikelola dengan baik, PTMP bisa menjadi sumber pendapatan alternatif yang signifikan bagi Kota Bekasi,” ujar Arif.

Delapan Sektor Usaha, Tapi Minim Kontribusi sebagai BUMD, PT Mitra Patriot memiliki mandat besar: mengelola delapan sektor usaha strategis, yaitu:

  1. Transportasi
  2. Pengolahan limbah padat dan cair
  3. Pengelolaan parkir
  4. Reklame
  5. Percetakan
  6. Konstruksi
  7. Telekomunikasi
  8. Perdagangan umum

Dengan cakupan usaha seluas itu, seharusnya PTMP bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan membantu meringankan beban anggaran daerah melalui peningkatan PAD. Namun sejauh ini, kontribusi PTMP masih tergolong minim.

Komisi III berharap, setelah direktur utama definitif dilantik, PTMP bisa segera berbenah. Pembenahan ini meliputi struktur organisasi, efisiensi operasional, serta pembaruan strategi bisnis sesuai dinamika dan kebutuhan Kota Bekasi saat ini.

Baca Juga :  Asep Tinjau 4 Titik Longsor CBL

Pemkot Diminta Lebih Selektif dalam Rekrutmen Pimpinan BUMD

Arif juga mengingatkan Pemkot Bekasi untuk lebih selektif dan transparan dalam proses rekrutmen pimpinan BUMD. Ia menyebutkan bahwa pemilihan direktur utama harus mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi profesional, serta visi bisnis yang kuat.

“PTMP membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya memahami birokrasi, tetapi juga punya naluri bisnis dan kemampuan manajerial. Ini penting jika kita ingin menjadikan BUMD sebagai lokomotif ekonomi lokal,” ujarnya.

Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan memastikan PTMP dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan mandatnya. Evaluasi bukan semata kritik, melainkan langkah konstruktif demi memastikan bahwa dana publik dan aset daerah dikelola secara optimal. (adv)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tri Adhianto Ajak Sahabat MUI Berantas Judi Online dan Perkuat Pembinaan Sosial
Eks Kabid Pasar Disdagperin Kota Bekasi Jadi Tersangka, Diduga Minta Rp80 Juta untuk Alih Kelola MCK
Kabupaten Bekasi Berfiskal Tinggi, Mengapa Fasilitas SMPN 2 Tambelang Masih Memprihatinkan?
Plt Bupati Bekasi Resmi Buka TMMD ke-129, Percepat Pemerataan Pembangunan di Wilayah Selatan
Damkar Kabupaten Bekasi Gerak Cepat Padamkan Kebakaran 4 Kios di Pasar Tambun Selatan
Fraksi PKB Soroti Temuan BPK hingga SiLPA Tinggi dalam Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi
2.416 KK di Bekasi Terdampak Kekeringan, BPBD Salurkan 575 Ribu Liter Air Bersih ke 20 Titik
Proyek IPAL Jadi Sorotan, Plt Bupati Bekasi Minta Dua Dinas Beri Penjelasan

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:48 WIB

Tri Adhianto Ajak Sahabat MUI Berantas Judi Online dan Perkuat Pembinaan Sosial

Rabu, 15 Juli 2026 - 18:29 WIB

Eks Kabid Pasar Disdagperin Kota Bekasi Jadi Tersangka, Diduga Minta Rp80 Juta untuk Alih Kelola MCK

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:42 WIB

Plt Bupati Bekasi Resmi Buka TMMD ke-129, Percepat Pemerataan Pembangunan di Wilayah Selatan

Selasa, 14 Juli 2026 - 21:51 WIB

Damkar Kabupaten Bekasi Gerak Cepat Padamkan Kebakaran 4 Kios di Pasar Tambun Selatan

Selasa, 14 Juli 2026 - 15:11 WIB

Fraksi PKB Soroti Temuan BPK hingga SiLPA Tinggi dalam Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Kerjasama Hubungi Kami