RJN, Bekasi – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Yuliadi Prihartono mengungkapkan bahwa soal Coorporate Socia Responbility (CSR) dari keuntungan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi diakuinya memang belum maksimal di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Kita sedang berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dan ini sungguh luar biasa sekali soal CSR,”ujarnya.
Kalau Undang Undang (UU) No 40 Tentang CSR, jelas Yuliadi mengungkapkan sangat sulit sekali penerapannya kepada perusahaan karena tidak diatur sanksi hukumnya. Bahkan Bappeda Kabupaten Bekasi berupaya membuat perangkat yang diharapkan dapat menarik minat perusahaan menyalurkan CSR nya semisal seperti program penanaman pohon (penghijauan), atau bisa juga melalui pembangunan taman, kesehatan, pendidikan dan macam-macam.
“CSR tidak bisa di paksakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi meski sudah ada UU tentang CSR tersebut, semua tergantung dari pemberi CSR itu sendiri tergantung apa yang mau disumbangkan ke masyarakat setempat,”kata dia.
Kalau untuk mengarahkan perusahaan pemberi CSR tidak ada untuk bidang tertentu tetapi bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat,”sambungnya.
Terus terang saja, CSR yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten itu bentuknya bukan berupa uang melainkan barang. Jadi sifatnya pemberi CSR itu melakukan koordinasi saja kepada Bappeda semisal untuk program penanaman pohon yang di Bojongmangglu.
“Kendati Plt Bupati Bekasi sangat menginginkan yang terbaik dalam program CSR yang di harapkan bisa tepat sasaran. Sehingga pembangunan Kabupaten Bekasi kedepannya tidak hanya tergantung pada APBD,”katanya. (Advertorial)
