Inspektorat Pemprov Jabar Ikut Prihatin Siswa Berkebutuhan Khsusus Dipaksa Pindah

  • Whatsapp

RJN, Bekasi – Siswa Berkebutuhan Khsusus dipaksa pindah oleh pihak sekolah SMK Negeri 11 kota Bekasi. Pasalnya, siswa atas nama Indah Maria tersebut dianggap tidak mampu untuk menerima pelajaran produktif akuntansi dari guru. Padahal, undang-undang dengan jelas menyatakan hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan kecerdasan secara layak tanpa diskriminasi dan dibiayai oleh negara.

Pada Juknis PPDB SMA SMK SLB Jawa Barat, SMK paling sedikit harus menerima satu siswa abk atau disabilitas dalam satu rombel. Indah adalah salah satu diantaranya yang lulus dalam PPDB Jawa Barat sebagai siswi SMK Negeri 11 kota Bekasi.

Menurut Tiar Hot Riama Ibu dari Indah, anaknya mendapat diskriminasi dikarenakan fisik Indah yang tidak memadai untuk mengimbangi keinginan sekolah yang tidak mampu untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.

“Anak saya dianggap tidak mampu untuk menerima pelajaran akuntansi. Seharusnya guru itu meningkatkan kualitas anak, bukan membuang anak. Udah tidak dinaikan kelas, disuruh pindah pula. Padahal di raport disebut tidak naik kelas,” tandasnya.

Dalam undang-undang perlindungan anak pasal 9, 10, 11, dan 12 setiap anak berhak mempeoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya tanpa diskriminasi serta memperoleh bantuan dari pemerintah untuk anak berkebutuhan khusus.

Inspektorat Pemprov Jawa Barat, Aji ikut prihatin terkait hal ini. Bagaimana tidak, sekolah tidak punya alasan untuk memaksakan anak untuk pindah sekolah dan dia menyarankan pihak keluarga untuk laporan ke inspektorat melalui website agar bisa ditindaklanjuti.

“Saya ikut prihatin, pihak keluarga harus segera melaporkan ke website kami. Kita akan tindaklanjuti hal ini,” katanya.

Teman kelas Indah yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku kecewa dengan sikap pihak sekolah yang tidak bertanggungjawab atas fisik siswa setelah meluluskan Indah dalam PPDB Jawa Barat tahun 2019 lalu.

“Kalau sudah menerima, berarti juga harus bertanggungjawab dalam memfasilitasi siswa abk atau disabilitas,” pungkasnya.

(rjn)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *