RakyatJabarNews.com, Ciamis – Pasca masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis H Herdiat Sunarya berakhir lima tahun, dan telah dilaksanakannya pelantikan Sekda baru yang kini dijabat H Asep Sudarman beberapa waktu lalu di Aula Setda Ciamis. Kini mantan Sekda H Herdiat Sunarya ditempatkan menjadi staff atau pelaksana di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ciamis.
H Herdiat, mantan Sekda Ciamis menyatakan siap ditempatkan dimanapun selama masih menyandang sebagai aparatur sipil negara (ASN). Herdiat membenarkan saat ini bertugas menjadi pelaksana di Bappeda Ciamis. Menurutnya itu sebagai amanah, karena jabatan bukan segalanya namun yang terpenting mengabdi kepada negara.
”Dimanapun bertugas harus saya terima dengan ikhlas, karena bukan hanya jabatan yang bisa diambil bahkan nyawa sekalipun bila sudah waktunya Allah ambil juga,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedepan meski jabatan Sekda telah berakhir dirinya akan tetap berusaha dan berjuang untuk memajukan Ciamis lebih baik dan lebih sejahtera untuk Ciamis.
Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Galuh Endin Lidinillah menanggapi mantan Sekda ditempatkan menjadi staff, mengatakan penempatan Herdiat jadi staff Bappeda menurutnya tidak lepas dari kepentingan politis. Karena seperti kejadian dibeberapa Kabupaten lain hampir demikian.
”Sekda yang mau ikut Pilkada beberapa diantaranya dijadikan staf, misal Sekda Kabupaten Sampang Jatim dan Sekda Probolinggo. Jadi kejadian di Ciamis secara induktif menguatkan fenomena bahwa Sekda ikut Pilkada dan berhadapan dengan Bupatinya, dia akan dibuat powerless (tidak punga kekuasaan) dengan cara dijadikan staff,” katanya.
Kata dia, dalam perspektif politik, tindakan tersebut merupakan sah-sah saja. Dalam rangka meminimalisir pengaruh Sekda, baik terhadap birokrasi maupun terhadap masyarakat.
”Tetapi dalam perspektif persepsi masyarakat sendiri, tindakan bupati justru kontra produktif dan merugikan diri sendiri, karena masyarakat akan berpikir sederhana. Bagaimana bisa seorang mantan sekda golongan IV dengan segala senioritas dan kompetensinya kemudian jadi bawahan Kasubid yang golongan III,” ungkapnya.
Lebih lanjut, tentunya akan ada dampak psikologis bagi Kasubid atau Kabid yang menjadi atasan mantan Sekda tersebut ketika akan memberikan perintah.
Sehingga, secara tidak langsung akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik. Padahal meskipun jadi staff, tetap saja Mantan Sekda itu akan digaji negara.
”Kalau kinerjanya tidak efektif tentunya yang dirugikan adalah rakyat. Penempatan mantan sekda pa Herdiat ditinjau ulang, bukan untik apa-apa kecuali sypaya kinerjanya efektif sehingga tidak merugikan masyarakat. Menurut Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 73 poin 7 salah satu prinsip penempatan PNS itu adalah larangan konflik kepentingan,” pungkasnya.(red/RJN)
