Geruduk Kantor LPK MHJ, Para Korban Tuntut Dirut LPK MHJ

- Redaksi

Jumat, 22 November 2019 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RJN, Bekasi – Buntut dari dugaan penipuan Lembaga Penyalur Kerja (LPK) PT Miraino Hashi Jaya (MHJ) kepada Iman Santoso. Puluhan anak didik LPK MHJ menggeruduk kantor LPK di Perumahan Graha Prima, Tambun Utara Jumat (22/11/2019).

Para anak didik itu juga merasa ditipu oleh LPK itu. Pasalnya masing-masing anak didik juga dipintai uang agar bisa memperoleh kesempatan magang di Jepang.

Usut punya usut, ternyata Surat Kontrak (SK) yang diberikan oleh LPK agar meyakinkan anak didik kalau memang diterima kerja ternyata bodong. Pasalnya sk tersebut berbahasa Jepang yang tidak dimengerti anak didik.

Sukarman menjelaskan SK Bodong ini hanya Brosur/ foto aziz rakyatjabarnews.com

Baca Juga :  DPRD Tunda Pembahasan Raperda Pariwisata, Aspirasi FUKIS soal Pasal 47 Diakomodasi

Menurut Sukarman perwakilan anak didik yang merasa ditipu ternyata SK tersebut bukan surat kontrak melainkan hanya sebuah kertas brosur yang bertuliskan bahasa Jepang.

“Saya minta bantuan yang ahli untuk diterjemahkan, ternyata itu bukan SK melainkan itu hanya brosur, brosur untuk kaiko (perawat). Jadi bukan untuk magang, kira-kira begitu,”tuturnya

Ketika dihadapkan dengan puluhan anak didik, sayangnya Direktur Utama LPK MHJ, Murdiyono tidak mau menerjemahkan sk yang diduga bodong itu. Padahal pengakuan Murdiyono kepada anak didik memiliki surat kemampuan Bahasa Jepang level N2.

Salah satu korban LPK MHJ saat di wawancarai/ foto aziz rakyatjabarnews.com

Sontak puluhan anak didik itu meminta Murdiyono untuk menunjukan surat kemampuan bahas Jepang level N2, tapi Murdiyono tidak bisa menunjukan dengan alasan surat sedang dikirim ke Jepang untuk keperluan administrasi dan juga lupa pasword untuk mengecek online.

Baca Juga :  Wali Kota Bekasi Resmikan Peluncuran e-Paspor di Imigrasi Kelas II No TP Bekasi

Anak didik yang dinyatakan lulus saat interview diminta uang puluhan juta untuk keperluan administrasi, padahal kata Karman saat itu anak didik buka di test interview melainkan hanya kunjungan dari Jepang.

Mereka menuntut agar pihak LPK bertanggung jawab atas kerugian yang dialami anak didik. Pasalnya kerugian hingga puluhan juta dialami satu anak didik.

Salah satu anak didik yang saat ini tinggal di asrama, Obi mengaku sudah membayar 15 juta tapi kepastian pemberangkatan belum jelas.

Baca Juga :  Tragis, Dua Wanita Kakak Beradik Tewas !

Karena tidak adanya kejelasan, Obi yang berasal dari Jogja ini harus menjadi ojek online untuk menutupi kebutuhan sehari-hari di asrama, “Di asrama ga ngapain-ngapain,”katanya.

Tampak: Murdiyono (kemeja batik lengan panjang biru) selaku Dirut LPK MHJ/ foto azizrakyatjabarnews.com

Murdiyono menampik melakukan penipuan, pasalnya untuk berangkat magang ke Jepang memerlukan proses yang cukup panjang.

Tampak depan: Kantor LPK MHJ/ foto aziz rakyatjabarnews.com

Proses pemberangkatan pun sempat tertunda karena saat itu dirinya terbelit kasus hukum yang harus diselesaikan, “Kenapa terjadi kelambatan, karena ada berkas yang harus diurus tertunda karena LPK MHJ dilaporkan mengenai penggelapan uang,”katanya.

(ziz/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perselisihan di Depan Salon Berujung Maut
Sekretariat DPRD Kota Bekasi Raih Predikat Pelayanan Sangat Baik, IKM Capai 93,3
Bapenda Sidak 7 Perusahaan, Optimalkan Pajak Air Tanah
Rp10,8 Miliar Sudah Digelontorkan, IPL TPA Burangkeng Masih Mandek! DPRD Desak Inspektorat Bongkar Penyebabnya
Fahrul Fauzi: Meningkatnya Laporan Menunjukkan Kesadaran Masyarakat Kian Baik
Hari Anak Nasional, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Soroti Perlindungan Anak
PAD Kota Bekasi Baru 85 Persen, PKS: WTP Tak Boleh Jadi Alasan Berpuas Diri
Open Dumping TPST Bantargebang Ditargetkan Berakhir pada 2029

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 12:57 WIB

Perselisihan di Depan Salon Berujung Maut

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:29 WIB

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Raih Predikat Pelayanan Sangat Baik, IKM Capai 93,3

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:19 WIB

Bapenda Sidak 7 Perusahaan, Optimalkan Pajak Air Tanah

Jumat, 24 Juli 2026 - 06:21 WIB

Rp10,8 Miliar Sudah Digelontorkan, IPL TPA Burangkeng Masih Mandek! DPRD Desak Inspektorat Bongkar Penyebabnya

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:44 WIB

Fahrul Fauzi: Meningkatnya Laporan Menunjukkan Kesadaran Masyarakat Kian Baik

Berita Terbaru

Dua terduga pelaku kasus dugaan penganiayaan yang berujung pada meninggalnya seorang pria diamankan Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat. Keduanya saat ini menjalani proses penyidikan untuk kepentingan hukum lebih lanjut.

Bekasi

Perselisihan di Depan Salon Berujung Maut

Jumat, 24 Jul 2026 - 12:57 WIB

Tim gabungan Bapenda Kabupaten Bekasi bersama Kejaksaan, TNI, Polri, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, dan perangkat daerah terkait melakukan inspeksi terhadap fasilitas sumur air tanah di salah satu perusahaan dalam rangka pengawasan perizinan serta optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Bekasi.

Bekasi

Bapenda Sidak 7 Perusahaan, Optimalkan Pajak Air Tanah

Jumat, 24 Jul 2026 - 08:19 WIB

Kerjasama Hubungi Kami