“Saya melihat pengguna motor ini menyerap konsumsi BBM tidak terlalu signifikan. Pengguna motor inilah yang mestinya mendapat kesempatan seluasnya untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi baik dari jenis pertalite maupun solar. Selain itu, mobil di bawah 1500 cc juga masih dapat ditoleransi untuk menikmati subsidi BBM. Dan yang perlu mendapat prioritas adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dimana kendaraan logistiknya perlu dapat sokongan untuk mengembangkan bisnis mereka”, tegas Uryan.
Anggota DPRD asal Dapil V Kabupaten Bekasi ini mengingatkan pemerintah, bahwa ketika BBM naik, dengan kondisi perekonomian belum normal akibat pandemi, akan memicu peningkatan inflasi yang sangat besar. Bahkan, daya beli masyarakat akan semakin jatuh yang menyebabkan angka kemiskinan semakin melonjak.
Uryan menyebut, dari informasi yang ia dapatkan, bahwa dampak dari kenaikan harga Pertalite diprediksi akan mendongkrak tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5 persen year on year. Ini akan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Uryan menambahkan, konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite tahun ini diprediksi akan habis pada September 2022 dengan habisnya kuota sebesar 23,05 juta kiloliter. Menurutnya, seharusnya kuota ini cukup bila peruntukan BBM subsidi hanya untuk masyarakat bawah yang selama ini hanya mengkonsumsi sebanyak 20% saja.
“Kami sudah bersepakan di Fraksi PKS, bahwa i rencana pemerintah untuk menaikkan BBM harus di tunda sampai kondisi kondusif. Karena dengan menaikkan BBM, akan menyakiti hati rakyat. Pemerintah harus sensitif terhadap penderitaan rakyat yang baru saja terdampak pandemi, banyak yang di PHK dan usahanya bangkrut”, tegas Uryan.
Anggota DPR yang juga anggota Badan Anggaran ini menegaskan, bila harga pertalite dan solar naik, sudah pasti akan menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat, dan memperberat beban rakyat.
“Kita memahami bahwa Beban APBN sudah sangat berat. Namun Subsidi BBM ini ada solusi dengan mendisiplinkan penggunanya. Tidak perlu lagi kendaraan mahal mengkonsumsi BBM subsidi. Sudah banyak dampak tingginya BBM ini yang mengakibatkan usaha kerakyatan gulung tikar termasuk pada segmen petani dan nelayan. Untuk itu, kami meminta pemerintah bijak untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi”, tutup Uryan yang duduk di Kursi Komisi III ini. (ADV)
Halaman : 1 2
