Fraksi PKB: Regulasi Lemah, Pelecehan Seksual Berkedok Pengobatan Terulang

- Redaksi

Rabu, 14 Mei 2025 - 16:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🎯 Promosikan Bisnis Anda di rakyatjabarnews.com
Hubungi Kami !

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Ahmadi, Laporkan segala bentuk pelecehan seksual! DPRD Kota Bekasi siap menerima aduan masyarakat."

i

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Ahmadi, Laporkan segala bentuk pelecehan seksual! DPRD Kota Bekasi siap menerima aduan masyarakat."

Bekasi – Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengungkapkan keprihatinannya terkait kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan yang terjadi di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati. Modus kejahatan tersebut dilakukan dengan menyamar sebagai praktik pengobatan alternatif.

Ahmadi menilai bahwa kasus ini merupakan peringatan serius terkait lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap praktik pengobatan nonmedis di Kota Bekasi.

Meskipun pengobatan alternatif memiliki manfaat dalam dunia kesehatan, ia menekankan perlunya pengendalian yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pengobatan alternatif memang memiliki manfaat dalam dunia kesehatan, tetapi harus ada pengendalian dan monitoring agar tidak disalahgunakan,” ujar Ahmadi, yang akrab disapa Bang Madong.

Politisi dari PKB ini juga menyoroti pentingnya transparansi dari para pelaku usaha pengobatan alternatif, dengan mewajibkan mereka untuk melaporkan aktivitas mereka kepada pengurus wilayah setempat sebagai bentuk pencegahan potensi penyimpangan. Saat ini, Ahmadi menilai bahwa regulasi pengobatan alternatif di Kota Bekasi belum cukup kuat, yang menyebabkan banyak praktik yang luput dari pengawasan.

Ahmadi memberikan apresiasi kepada para korban yang berani melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, serta pihak kepolisian dan TNI.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian penting dalam mengungkap kasus ini dan memberikan pendampingan hukum bagi para korban.

“Saya salut kepada para korban. Langkah mereka mengadu kepada Wali Kota merupakan langkah awal yang penting untuk mengungkap kasus ini serta memberikan pendampingan hukum,” ujar Ahmadi, merujuk pada video di kanal YouTube Wali Kota Bekasi berjudul “Tangis Pilu Korban Pelecehan Seksual Curhat ke Wali Kota!”

Baca Juga :  Bekasi International Skate Track Dibuka, Langkah Baru Menuju Sport City

Ahmadi juga mengapresiasi respons cepat dari Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus ini, yang bergerak cepat untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban. “Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat dan memberikan perlindungan hukum. Ini patut diapresiasi,” tambahnya.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ahmadi menegaskan bahwa tindakan pelecehan seksual dengan kedok pengobatan alternatif tidak dapat ditoleransi. Ia berpendapat bahwa jika pengawasan dan monitoring dilakukan dengan benar, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah sejak awal.

Sebagai langkah konkret, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur standar dan pengawasan praktik pengobatan alternatif.

Baca Juga :  Apple Pay Resmi Hadir di PS5

Ahmadi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya praktik pengobatan alternatif ilegal.

“Harus ada sosialisasi dan pembenahan regulasi di tingkat daerah agar pengobatan alternatif memiliki sistem pengawasan yang lebih baik,” pungkasnya.

Ahmadi berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat regulasi, serta memperluas akses informasi kepada masyarakat mengenai keamanan layanan pengobatan alternatif.

Ia juga mengimbau masyarakat Kota Bekasi untuk tidak ragu melaporkan tindakan pelecehan seksual atau kasus serupa ke DPRD Kota Bekasi.

“Ya, kami sebagai anggota dewan siap menerima aduan masyarakat dalam hal apa pun. Akan lebih baik jika para anggota dewan di setiap daerah pemilihan (dapil) turut aktif menindaklanjuti aduan, terutama dalam kasus-kasus seperti pelecehan seksual terhadap perempuan,” tutupnya. (adv)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih 236 Medali Emas
BPD Sukadami Bongkar Masalah Fasos-Fasum, 14 Perumahan Belum Serahkan Aset
Baru Dua Pekan Menjabat, Kades Sukadami Langsung Petakan Masalah Sampah hingga Proyek
Dominasi Tiga Disiplin, Balap Sepeda Kota Bekasi Pulang dengan 7 Emas
Rp7,1 Miliar Pembangunan Puskesmas Sukasejati Dipersoalkan, KOMPI Tagih Jawaban Kejari
Bekasi Punya Wisata Air Baru! Tapi Ambisi Tri Adhianto untuk Kalimalang Lebih Besar
Investasi Rp7 Triliun Masuk Pesisir Bekasi, Revitalisasi Tambak Dimulai 2027
Owner BCM Motor Dukung Kepala Desa Sukadami, Perbaikan Jalan dan Irigasi Diharapkan Jadi Prioritas

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:38 WIB

Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih 236 Medali Emas

Kamis, 19 November 2026 - 21:46 WIB

BPD Sukadami Bongkar Masalah Fasos-Fasum, 14 Perumahan Belum Serahkan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 21:38 WIB

Baru Dua Pekan Menjabat, Kades Sukadami Langsung Petakan Masalah Sampah hingga Proyek

Kamis, 19 November 2026 - 17:15 WIB

Dominasi Tiga Disiplin, Balap Sepeda Kota Bekasi Pulang dengan 7 Emas

Rabu, 18 November 2026 - 20:43 WIB

Bekasi Punya Wisata Air Baru! Tapi Ambisi Tri Adhianto untuk Kalimalang Lebih Besar

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp