Budiyanto, S.Pi Aktivis, Politisi & Pengusaha

oleh -

Bekasi – Budiyanto, S.Pi Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan sosok yang kini tengah menjadi salah satu sosok yang menjadi perbincangan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi dan partai politik. Pasalnya, Budiyanto merupakan mantan aktivis anti korupsi yang selalu berbicara lantang. Selain lantang, Budiyanto juga memiliki banyak gagasan dan program yang ia gerakan sebelum duduk di kursi legislatif. Kemampuan Budiyanto dalam berfikir serta ide cemerlangnya sudah bukan isapan jempol semata, karena sampai saat ini Budiyanto dikenal sebagai pengusaha sukses dalam berbagai sektor. Artinya, ide serta gagasan yang ia miliki berhasil diimplementasikan dan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara.

 

Sebagai politisi ternama di Indonesia, Budiyanto digadang-gadang memiliki kecakapan untuk memimpin Kabupaten Bekasi di masa mendatang. Bahkan dirinya disebut-sebut sebagai tauladan bagi kader-kader partai dimasa datang, karena kemampuannya, dia tidak mengandalkan pendapatan dari gaji sebagai anggita legislatif. Sebagai anggota DPRD dia fokus bekerja dan mengabdi kepada bangsa.

 

Lalu, apa yang sebenarnya dilakukan sosok politisi PKS ini? Wartawan rakyatjabarnews.com Abdul Aziz berhasil menemui sosok yang dikenal supel dan familiar terhadap siapapun termasuk pihak media massa, berikut petikan wawancara antara wartawan dengan Budiyanto.

 

Wartawan: Saat ini Bang Budiyanto sukses menjadi politisi sekaligus pengusaha, kira-kira apa saja langkah yang dilakukan Abang selama ini?

 

Budiyanto: Kalau bicara hari ini saya duduk sebagai anggota DPRD, ibarat trayek ya memang sesuai dengan trayek. Karena kalau bicara histori lebih jauh sejak kecil saat duduk di Sekolah Dasar sudah aktif di berbagai organisasi seperti Pramuka, SMP sebagai Ketua OSIS merangkap juga Pradana. Di bangku SMAN 5 Karawang, energi saya lebih banyak ke akademik, karena saran ibu saya jangan menjadi ketua OSIS, karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap nilai. Saat itu, saya ikuti saran ibu saya.

Namun ketika di IPB (Institute Pertanian Bogor), saya mendapat restu untuk aktivitas dan saya langung ngegas berorganisasi. Sehingga kalau hari ini saya duduk menjadi anggota dewan ini adalah proses panjang, karena syarat dan ketentuan memang sudah kesitu, akhirnya saya menjadi anggota Dewan.

 

Wartawan: Lalu kenapa Abang memilih PKS sebagai roda partai untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bekasi?

 

Budiyanto: Proses duduk sebagai anggota dewan ini, kalau dari proses pendekatan saya di Bekasi, saya adalah kader muda, soalnya di Bekasi ini memang termasuk salah satu episentrumnya kader PKS di seluruh Indonesia. Para tokoh PKS banyak yang tinggal di Kota dan Kabupaten Bekasi, Depok termasuk DKI Jakarta. Basis diluar Jakarta dan Jabotabek seperti Bandung, Medan dan lainnya pokoknya di Kota-kota besar.

 

IPB itu salah satu pusat pergerakan Kader PKS di Indonesia, tidak hanya di Bekasi, termasuk saya adalah produk kaderisasi kader-kader PKS di kampus. Tahun 2009 saya dicalonkan sebagai kandidat legislatif partai, karena kategorinya junior dengan berbagai hal lainnya, saya mendapat nomor 8 atau nomor ujung.
Wartawan: Bagaimana perjalanan Abang selama berpolitik di PKS dan bagaimana perjuangannya sehingga bisa terpilih sebagai anggota legislatif?

 

Budiyanto: Waktu itu secara politik, saya satu dapil bersama Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi dan sesepuh PKS yang lainnya sebagai Caleg dari PKS di dapil I. Saat itu, walaupun saya bersaing dengan para tokoh, tetapi karena memang kita ini orang pergerakan, saya terbiasa bergerak, mendrive, mengorganisasikan dan membangun jaringan. Dengan melakukan komunikasi yang baik, akhirnya saya menang banyak. Walau pun kebagian Nomor 8, tetapi saya mendapat 5.686 suara dan Ketua DPD saya mendapat 3.600, bedanya sampai 2.000 suara.

Buah dari apa itu, buah dari ilmu pengetahuan selama saya belajar, khususnya saat saya menjadi Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas di IPB, tepatnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Kalau berbicara jam terbang keorganisasian, saya memang sudah berskala nasional, gak lokal Bekasi sebetulnya. Ketika saya menjadi dan bahkan sebelum menjadi Ketua BEM Fakultas, saya ini Ketua jurusan dan saya menginisiasi jurusan yang saya pimpin saat itu agar ada perhimpunannya di seluruh Indonesia. Saya duduk di Jurusan Manajemen Aquakultur atau Budidaya Perairan. Saya menghimpun satu jurusan Aquakultur se Indonesia dan saya Ketua Presidiumnya. Memang secara organisasi, begitu saya lepas, organisasi ini tidak begitu jalan karena ketidakmampuan regenerasi dari kawan-kawan saya dan itu juga mungkin kegagalan saya dalam mengkader.

Waktu duduk menjadi Ketua BEM Fakultas di IPB, salah satu strategi saya adalah berpikir harus terjadi percepatan program, maka pertama kali gebrakan yang saya lakukan adalah dengan menghimpun alumni Fakultas Perikanan IPB. Karena apa artinya kami di kampus yang terbatas waktu dan ruang untuk bisa bergerak, maka saya bergerak menjalankan program dengan menghimpun alumni Fakultas Perikanan IPB.

Wartawan: Apakah dengan latar belakang Abang menjadi Ketua BEM Fakultas di IPB dan membuat perhimpunan alumni tersebut ada korelasinya dengan kedudukan Abang di DPRD saat ini?

 

Budiyanto: Saat itu, alumni IPB yang bersedia membantu program saya selaku Ketua BEM ada yang sudah menjadi Menteri Keuangan RI, Direktur BTN, Direktur Bank BNI, Dirjen di Kementerian dan lainnya. Saya kumpulkan hampir 500 orang. Lalu terkumpulah anggaran donasi alumni sebesar lebih dari 450-an juta rupiah, saat itu tahun 2.000. Karena itu, akhirnya alumni-alumni kenal dengan saya. Walaupun ada yang beda usia sampai 10, 15 dan 20 tahun diantara mereka, ada yang tertarik dengan cara kerja saya diantaranya angkatan 19, sementara saya angkatan 34 yakni salah satu Direktur Hotel milik Kementerian Luar Negeri Deplu yakni Nam Center di Kemayoran Jakarta Pusat.

 

Setelah saya dua bulan menjadi ketua BEM dan membuat acara itu, saya pun langsung diangkat sebagai asisten Direktur Hotel di Jakarta. Jauh sebelum saya keluar dari IPB, disaat itulah menuver saya makin kuat lagi. Secara keorganisasian saya diperkuat. Walaupun mahasiswa saya sudah gabung dengan Tim 9 Alumni Perikanan IPB. Di Tim 9 ini ada Pak Enang Harris, Pak Rokhmin Dahuri, Pak Ghellwynne Jusuf, Pak Deni Satari, Pak Abdul Aziz, Pak Fatchudin Direktur BTN, Pak Hendrawan Tranggana Managing Direktur BRI, Pak Bambang Irianto Pengusaha dan Bu Ina Muchtar BRingin Life. Beliau-beliau ini adalah petinggi di level nasional dan mahasiswanya cuman satu, yaitu saya sebagai Ketua BEM. Saat itulah terbentuk di pusat termasuk Pak Abdul Azis kepercayaannya Pak Chairul Tandjung yang hari ini CEO-nya detik.com sejak tahun 2.000 sampai hari sangat dekat, sampai hari ini sering melakukan komunikasi. Komunikasi dengan kakak angkatan yang usianya jauh berbeda membuahkan hasil sampai saat ini.

 

Jadi, kalau berbicara trayek maka terminal itu ya jadi pejabat politik karena harus memiliki banyak relasi, harus ada banyak orang yang kita kenal dari berbagai sisi. Sejak tahun 2.000 saya jalan terus, karena saya yakin Bekasi ini akan maju, tahun 2001 terus saya masih beraktifitas di Jakarta sampai tahun 2004. Tahun 2003 sudah ada pemekaran antara Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dan tahun 2004 Ibukota Kabupaten Bekasi pindah kesini di Cikarang Pusat.

Tepat 1 Januari 2004 saya pastikan sudah pulang kampung, karena sebagai aktivis saya harus menyiapkan diri menjadi bagian yang nantinya ikut mengurusi Kabupaten Bekasi. Itu satu visi walaupun saat itu saya tidak berpikir harus menjadi dewan. Saya hanya berpikir bahwa ini daerah baru, baru pindahan, mekar dan baru lahir. Saya sebagai lulusan IPB, salah satu universitas terbaik di Indonesia dan sebagai lulusannya saya sudah punya bahan baku, maka saya harus menyiapkan diri dan saya mundur dengan baik di Jakarta. Padahal saya punya hubungan yang baik dengan berbagai perusahaan perbankan di Jakarta, tetapi saya punya visi lebih besar yaitu membangun Kabupaten Bekasi.

 

Disitu akhirnya berdinamika, saya dengan Kang Gunawan dan Kang Juli Zulkifli membentuk LSM Kompi 23 dan terus jalan. Dan pada akhirnya tahun 2009 saya dicalonkan sebagai anggota DPRD dari PKS. Dan perjalanan serta pengalaman saya selama ikut berorganisasi di IPB itu memberikan pelajaran yang sangat penting bagi karir saya hingga bisa duduk di kursi legislatif saat ini.

 

Wartawan: Sebagai aktivis anti korupsi bagaimana perasaan dan pengalaman Abang selama duduk di kursi DPRD Kabupaten Bekasi?

 

Budiyanto: Perjalanan sebagai anggota dewan itu memang jujur, bukan karena Budiyanto, tetapi karena memang ditempa di organisasi dengan idealisme ini yang tidak bisa pudar.

 

Alhamdulillah tetap kuat dan harus kuat. Ketika di tubuh sekretariat dewan ada catatan catatan yang membahayakan, khususnya terkait SPJ (Surat Perjalanan Dinas). Catatan SPJ saat itu yang sangat menghantui, uangnya gak seberapa dan itu semua orang mengikuti dengan alasan itu sistem. Sebenarnya, menurut saya itu tidak juga akan menjadi masalah kalau pimpinannya bisa fight. Kalau catatan SPJ itu terus dilakukan, maka itu jelas sangat membahayakan. Disitu saya merasa tidak nyaman, tahun 2009-2011 saya sudah mulai gak nyaman, hanya dua tahun.

 

Dalam konteks administrasi kedewanan saya tidak terlalu intens ke dewan, tetapi tugas dan fungsi saya jalankan dengan baik. Rapat saya jarang, tetapi advokasi kebawah saya lakukan. Bahkan bukan hanya berbicara dapil satu saja, tetapi mindset saya bicara seluruh Bekasi. Karena mindset saya sudah terbiasa tingkat nasional, kalau bicara Bekasi sekupnya terlalu kecil. Mohon maaf ini kalau dianggap terlalu berlebihan.

 

Saya diciptakan oleh IPB itu sudah skala nasional. Bekasi kita buat role model atau pilot project. Jadi, saya kurang nyaman duduk di DPRD, karena ada hal membahayakan. Sebagai mantan aktivis anti korupsi bersama Kang Gunawan dan Kang Zuli Zulkifli, maka saya menilai dan merasakan sebuah kemunafikan bila kita hidup dari seperti itu. Bukan berarti saya sempurna banget, cuman dalam hal catatan SPJ itu sangat membahayakan.

 

Wartawan: Kalau tidak merasa nyaman bekerja sebagai anggota dewan, lalu kenapa Abang mencalonkan lagi sebagai caleg di tahun 2014?

 

Budiyanto: Saya izin ke partai saya mau kembali fokus kepada penguatan usaha, maka tahun 2012 saya mulai fokus ke kegiatan usaha seperti limbah dengan Pengusaha Limbah lainnya dan dengan banyak orang. Fungsi dewan sekali lagi, kalau bicara matematis hitungan advokasi saya tidak kalah dengan yang lain, walaupun mohon maaf, kurang rajin secara fisik ke kantor khususnya jarang ikut Kunjungan Kerja keluar daerah. Tahun 2012 saya perkuat usaha saya. Tahun 2012 sampai 2014 saya dicalonkan lagi sebagai anggota dewan. Namun tetap, karena sebagai kader partai saya kembali menerima dengan berat hati, karena memang saya sudah punya basis masa yang tidak boleh hilang.

 

Rekan rekan wartawan boleh tanya apakah saya kampanye, gak ada satu pun baligho. Saya ingin ada penguatan ekonomi dan tadi waktu di DPRD itu ada masalah yang sangat membahayakan, saya gak tau yang lain peka atau tidak. Saya anggap orang lain tidak memikirkan hal itu, bukan menganggap hal itu dianggap benar atau salah, namun saya berfikir itu salah dan membahayakan bagi saya, sehingga saya fokus terhadap penguatan usaha.

 

Saya tidak terlalu terlibat dalam kegiatan dewan seperti perjalanan dinas atau apapun, saya fokus ke penguatan usaha. Makanya, ketika secara politik banyak orang yang menyebut Budiyanto ketika sudah tidak jadi dewan usahanya bakalan gini gitu (bangkrut). Tetapi apa yang terjadi ketika saya berhenti menjadi dewan, usaha saya semakin melambung, usaha saya tumbuh eksponensial. Karena memang tidak banyak hambatan-hambatan yang dipersepsikan hubungan saya sebagai pejabat publik dan saya katakan bahwa mazhab saya bukan jabatan, orang yang ber-Ilmu itu akan ditinggikan beberapa derajat, itu yang saya jadikan pegangan.

 

Tahun 2004-2005 saya sudah punya usaha saya sudah punya Laboratorium Komputer di SMAN 1 Cikarang Pusat, penghasilan saya tahun 2006-2007 per bulan sementara UMK sat itu kalau gak salah masih Rp 700.000. Jadi tahun itu saja penghasilan saya setara dengan 30-40jtan. Makanya dengan Kang Gunawan kita heroik, terus fight. Gak pernah di LSM Kompi itu kita merespon ada kepala dinas yang ini itu. Silahkan tanya histori di zaman saya. Saya dengan Kang Gunawan nyambung dan semua sistemik. Penghasilan saya setara 30-40-jutaan saat itu. Idealisme kita pertahankan dan saya terus usaha, saya buktikan omongan miring bahwa Budiyanto kalau gak jadi anggota dewan pasti usaha limbahnya turun dan saya buktikan itu tidak terjadi sampai saat ini. Di saat saya tidak lagi menjadi anggota dewan, saya memiliki banyak waktu. Terus apakah ketika saya menjadi anggota dewan saya sering ke dinas? tidak, tidak pernah saya ke Kantor Pemda, kecuali urusan fasilitasi perizinan beberapa pihak.

 

Saya ingin tahu juga, ketika saya tidak menjadi anggota dewan, bagaimana kondisi daerah saya. Ini agak hiperbolik, khususnya Cikarang Pusat sebagai dapil 1 dan Ibukota Pemda Kabupaten Bekasi. Saya katakan sampelnya Cikarang Pusat, gak ada pembangunan sama sekali. Bisa lihat data, zero, tidak ada pembangunan sama sekali, kecuali program SKPD saja dan itu saya sampaikan. Kadangkala, ketika kita bekerja kemudian ada kritikan yang tidak nyaman yang memang itu biasa saja sebenarnya, kalau saya tidak ada di DPRD, apa yang akan terjadi dengan dapil saya?

 

Wartawan : Selama Abang tidak duduk di kursi dewan dan menjadi pengusaha bagaimana perasaannya?

 

Budiyanto : Sebenarnya saya sudah nyaman sebagai pengusaha limbah. Bukan limbah saja, dengan Delta Mas saya sudah beberapa tahun menjalin kemitraan seperti cleaning service, maintenance, pertamanan, lumayan lah. Kemudian di pabrik juga jalan, plus limbah dan jasa perijinan, walaupun bukan anggota dewan karena saya punya akses yang bagus dengan pihak perusahaan, maka usaha saya berjalan lancar. Akhirnya jujur saya setengah dipaksa oleh petinggi-petinggi PKS termasuk almarhum Ustadz Imam hambali, Pak Faizal Hafan Faridz yang sekarang duduk sebagai anggota dewan Provinsi Jawa Barat.

 

Boleh dikatakan saya dipaksa mereka untuk nyaleg. Saya tahu kesimpulan ingin menjadi Anggota DPRD adalah mencari uang sebagaimana bekerja, kalau gak begitu tidak ada Bupati yang dipenjara. Kalau hari ini saya sebagai pengusaha, ya lagi nyari duit. Tidak nyaman apabila sudah menjadi pejabat kemudian mencari duit dari APBD, selalu dampaknya gak bagus, dan saya pun kalau sudah menjadi dewan pasti kesitu lagi karena sistemik. Urusan aspirasilah, pokpir, ada orang jualan nama kitalah, karena kita punya pengaruh sistemik bukan personalnya tetapi jabatannya dan terkadang dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi berdampak kepada kita. Jujur saja, mau jadi Bupati maupun Anggota Dewan ya ujung-ujungnya nyari duit, kalau bicara jadi anggota dewan kemanfaatannya lebih banyak gak juga memberikan manfaat. Jadi bupati banyak memberikan manfaat, ya kalau bisa jadi bupatinya kalau gak bisa yang ada hanya makananin duit, bukan hanya problem solver yang ada malah jadi trouble maker.

 

Kapasitasnya tidak cukup, mau jadi Dewan, mau jadi Bupati akhirnya kita cuman hanya mendapatkan manfaat dari negara, bukan sebaliknya. Ya maaf saja, apabila banyak orang menilai ini terlalu hiperbolik dan terlalu idealis, namun terserahlah. Yang pasti saya sedang membuat konsep terhadap diri saya, bagaimana saya bisa bermanfat bagi bangsa dan negara.

 

Wartawan: Bagaimana sistem terkait SPJ di DPRD Kabuapten Bekasi yang Abang anggap bermasalah?

Budiyanto: Saya pernah cek perjalanan dinas anggota dewan ke bagian yang mengurusnya. Saya tanyakan apakah urusan perjalanan dinas saat ini clear, kalau sudah clear dan tidak ada kalkulasi yang aneh-aneh maka saya siap maju kembali menjadi anggota dewan. Kalau serius jadi dewan, maka target saya harus menang, karena bahasa politiknya malu kalau gak menang.

 

Berbeda dengan dulu, saya tidak terlalu mikirin menang atau kalah. Maka saya tidak membuat kampanye yang serius, tidak membuat baligho. Karena soal baligho bukan waktu kampanye pun baligho saya selalu ada. Lalu ada caleg lain? Gak ada, kecuali hari-hari tertentu dan ada perintah partai saja. kalau tidak ada perintah partai ada gak baligho anggota dewan? Masing-masing baligho. Kalau baligho saya hampir setiap momen ada dimana-mana.

 

Saya pernah cek masalah SPJ, kata orang yang saya tanya, dia sudah tidak dewan, tapi katanya kalau pergi SPJ bisa diambil, kalau tidak berangkat SPJ gak bisa diambil. Tapi karena persoalan SPJ clear, maka saya pun mau. Kalau posisi di dewan pelaporan SPJ nya masih seperti jaman dulu saya gak mau jadi anggota dewan.

 

Wartawan: Saat ini katanya Abang memiliki kekayaan puluhan miliar, apakah itu tidak ada kaitannya dengan gaji selama menjadi anggota DPRD?

 

Budiyanto: Di dewan mau idealisme juga gak bisa, mau nyari duit juga gak bisa, lalu mau ngapain. Maka sebelum saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan, saya berproses dulu, wallahi saya lakukan ini. Karena saya mau nyaman, saya bukan mau cari kerjaan jadi anggota dewan. Karena pendapatan saya pun sudah gede, di tahun 2014 saja saya sudah punya usaha yang cukup mapan.

Dari awalnya yang gak punya apa-apa, kalau sekarang saya punya puluhan miliar, kan sudah banyak. Terus mau ngapain menjadi anggota dewan kalau idealismenya gak ada, hanya makan dari keringat orang.

 

Wartawan: Sebagai anggota dewan apa yang akan Abang lakukan sekarang dan kedepannya?
Budiyanto: Jadi anggota dewan itu makan keringat orang, kalau berhenti jadi anggota dewan, lalu selama menjadi anggota dewan kerjanya gak beres, tentu nantinya bakal sengsara dan sakit-sakitan. Ini bukan ngomongin orang, tetapi untuk diri sendiri.

 

Berhenti jadi anggota dewan itu miskin dan sakit-sakitan, karena kita makan keringat ribuan orang. Saya dipilih tahun 2019 oleh 9.717 orang, terus dapat gaji 57 juta, terus kerjaanya makan-makan saja buat keluarga, busyet itu makan keringat orang banyak, malu kalau kerjanya gak bener.

 

Maka, kalau kerja gak bener outputnya kalau gak belangsak sakit-sakitan, kalau kerja selama jadi dewannya gak bener atau gak sesuai dengan kewajiban ditunaikan negara. Mohon maaf, kalau ini jadi tulisan, mungkin banyak yang tersinggung, tetapi mohon maaf ini konsepsi. Orang mau nerima, mau engga nerima itu sudah menjadi hemat saya.

 

Insya Allah hari ini saya bekerja maksimal. Mungkin orng berpikir, kalau Budiyanto maksimal karena mau jadi Bupati. Kalau politisi itu kan arahnya, kalau gak jadi dewan lagi, terus jadi dewan lagi ya selanjutnya bisa saja jadi bupati atau jadi gubernur, jadi presiden atau gak jadi-apa-apalagi, begitulah politisi. Akan tetapi yang perlu diingat hari ini saya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan konsep tadi, konsep memaksimalkan keringat orang lain yang saya makan. Ketika saya maksimal, apakah dengan adanya cerita mereka bahwa saya “dibuang”, dikejar habis-habisan urusan aspirasi sampai dikeluarkan dari Banggar. Itu semua gak ngaruh, Budiyanto tetap akan bekerja maksimal. Saya akan tetap jalan karena ada keringat orang lain yang saya makan dan saya minum.

 

Wartawan: Formula apa yang akan dilakukan guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bekasi ?

 

Budiyanto: Kembali lagi saya katakan, mindset saya adalah skala nasional, bukan standar Bekasi. Lalu apa indikator standar nasional. Kalau dulu saya bekerja sebagai anggota dewan, maka saya bekerja menggunakan ritme para pihak. Kalau orang ritmenya tujuh maka saya sembilan, orang lain ritmenya lima maka saya enam. Nah kalau sekarang orang lain cuman satu, dua atau tujuh, maka saya akan tetap berlari dengan menggunakan kecepatan 100 Km per jam. Kalau nilainya satu maka saya pakai nilai 9 atau 10, maka terkesan banyak yang terganggu suasana di Kabupaten Bekasi.

 

Semisal saya sebagai pengusaha levelnya satu tapi politisi levelnya sembilan, ya harus sembilan semua, sebagai Anggota Dewan, sebagai pengusaha, sebagai aktivis harus sama levelnya satu tingkatan, yaitu tingkat nasional. Walaupun saya menjadi anggota dewan di tingkat Kabupaten maka saya harus tetap melaksanakan kinerja standar nasional, ini output saya mengunakan standar nasional. Lalu apakah saya berlebihan dengan saya membuat Buku Laporan Kinerja seperti ini? sangat tidak berlebihan karena ini sesuai dengan kapasitas saya, yang menjadi masalah adalah saya tidak sama dengan yang lain, saya ini alumni salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia IPB University, semisal terus ada anggota dewan yang sekolahnya seminggu atau sebulan sekali, kemudian saya harus sama outputnya dengan yang seperti itu, ya saya yang salah, yang lain tidak salah.

 

Artinya dengan saya melakukan ini itu bukan sesuatu yang berlebihan. Ini sesuatu yang sangat biasa-biasa saja, tetapi kalau saya pakai atau ikut standar yang sama maka saya yang under standar, arena input dan proses saya berbeda dengan yang lain sehingga harus dipastikan outputnya juga harus berbeda.

 

Visi dan misi saya berbeda dengan yang lain, semangat dan cara kerja saya berbeda dengan lain, wajar kalau kemudian outputnya juga berbeda dengan yang lain dan sekali lagi ini bukan untuk orang lain tapi untuk diri saya dan saya sedang menyiapkan generasi lebih saya dari saya yang terbaik di generasi-generasi dibawah saya, ibaratnya kalau bukan saya yang memberikan kontribusi pembangunan sumber daya manusia terbaik untuk bangsa ini, siapa lagi? Ini harus kita siapkan secara serius baik soft skiil maupun hard skill, kurang lebih seperti itu.
Politisi asli Putra Cikarang ini tidak menampik ketika wartawan menyinggung target kedepan yaitu membidik kursi Bupati Kabupaten Bekasi, dia mengatakan, “jadi dalam kontek konsepsi saya bukan ingin menjadi bupati, saya hanya berkeyakinan seperti yang saya katakana diatas kalau kita trayeknya cikarang cibarusah, maka yakni akan sampai juga ke Cibarusah dan sampe juga ke terminal Cikarang. Pada konteks itu yang saya lakukan bukan ingin menjadi bupati, tetapi saya mempersiapkan diri khawatir ada takdir alam saya jadi bupati, karena kita belajar dari pengalaman punya Bupati, Pak Eka yang maaf secara psikologis tidak mempersiapkan dirinya sebagai Bupati begitu jadi Bupati sangat terlihat repot sendiri, kalau repot sendiri gak apa-apa, tetapi kalau negara dirugikan, karena tidak mampu memimpin gerbong pembangunan, bagaimana? Nah itu saya jadikan sebagai pembelajaran positif, saya tidak bermaksud menggibah orang yang telah meninggal, maksud saya adalah saya sudah mempersiapkan diri dan saya pun sudah menyampaikan ke partai, bahwa saya hanya mempersiapkan diri, bahwa Ketika partai berkehendak atau tidak berkehendak, terus bisa apa budiyanto? tapi saya gak apa-apa kalau pun tidak dicalonkan oleh partai, tetapi secara personal saya menyiapkan diri.

 

Lalu apa yang disebut memperisapkan diri, saya tahu syarat dan ketentuan menjadi Bupati, popularitas, elektabilitas, kapasitas dan isi tas. Yang paling utama adalah kapasitas dan isi tas atau duit. Itu sudah saya persiapkan, kapasitas ini sedang saya drive, secara pribadi. Dan ini latihan bukan tingkat kabupaten atau provinsi, latihan keilmuan dan jaringan yang saya lakukan sudah setingkat nasional. Terserah abang membenarkan atau tidak atau dianggap berlebihan. Latihan-latihan tingkat nasional yang mengeluarkan banyak biaya khususnya masalah peningkatan kapasitas. Kemudian soal popularitas dari situ mudah-mudahan berdampak, semangatnya adalah berkontribusi kepada bangsa bahwa dari situ berdampak meningkatya popularitas yang itu merupakan buah.

 

Kemudian setelah kapasitas dan popularitas itu ada, apakah ada ketertarikan dari masyarakat atau tidak dengan popularitas saya? Kalau popularitas saya tidak ketahuan termasuk kapasitasnya, buat apa saya ingin menyatukan kapasitas dan popularitas. Saya ingin orang itu tahu bahwa budiyanto itu bisa kerja, bisa berkomunikasi, cerdas, supel simple, misalnya kan dari kapasitas, itu yang saya satukan antara kapasitas dan popularitas yang akhirnya ada kapabilitas, disiapkan juga adalah isi tas, sebagai pengusaha saya sudah harus siapkan. Semisal saya mengandalkan sebagai anggota dewan, periode sekarang maling APBD walaupun bareng-bareng saja tidak bisa, kalaupun mau maling gak bisa, jangankan sendiri mau bareng-bareng pun sudah tidak bisa, jadi bukan pilihan menjadi anggota dewan buat nyari duit, salah. Karena gak ada duitnya.

Harapan saya secara internal kenapa saya membuat buku laporan kinerja harian, jujur ini akan menjadi informasi dan inspirasi bagi partai agar anggota-anggota DPRD Kabupaten/kota, provinsi termasuk anggota DPR Pusat khususnya dari PKS harus ada laporan kinerja yang terukur, kenapa? karena seperti yang saya sering katakan anggota-anggota dewan itu makan dari keringat rakyat yang milih. Saya khawatir kalau kita tidak punya alat ukur kinerja, akhirnya kita lalai dan tidak merasa lalai dan akhirnya kita dzolim pada masyarakat dan diri sendiri. Gak usah Dzolim pada orang, tetapi dzolim pada diri sendiri. 5 tahun 10 atau 20 tahun menjadi anggota dewan, ingat ternyata hanya hidup dari keringat orang, tetapi dengan adanya laporan kinerja ada akuntabiltas sebagai bagian dari akuntabilitas publik yang bisa dipertanggung jawabkan. Walaupun mungkin tidak sampai hal substansi.

 

Harapan saya, PKS mewajibkan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR Pusat untuk membuat laporan kinerja dan sudah saya sampaikan kepada presiden, walaupun mungkin banyak orang terganggu dengan usulan seperti itu, tetapi kan gak salah karena saya berfikir untuk partai. Selanjutnya, dengan menjadi anggota dewan dengan segala dinamika ini dan itu sangat melelahkan, saya ingin memberikan contoh kepada dewan, khususnya yang lebih muda dan yang akan menerima etafet kepemimpinan sesuai dengan zaman dan waktunya agar mereka lebih baik dari kita, karena saya faham terkadang kita tidak baik hari ini, karena memang kita tidak memiliki contoh yang baik.

 

Saya ini mendeklarasikan diri harus menjadi inisiator, kreator, bukan pengekor atau sebatas follower atau yang hanya ikut-ikutan, saya ingin kelas saya bukan kelas disitu, bukan kelas objek atau pengikut tapi harus menjadi subjek yaitu pelaku utama. Sebagai anggota dewan mungkin auto kritik kepada diri sendiri, bahwa tugas dan fungsi anggota dewan itu ada tiga, pertama penyusunan peraturan daerah itu sangat normatif sekali sangat kolektif kolegial, gak bisa menentukan perda itu sendirian atau berdua atau satu fraksi, tetapi di dua hal itu sangat bisa dan sifatnya hanya turunan dari atas berdasarkan isi dan substansi peraturan diatasnya.

 

Kedua, dalam fungsi pengawasan itu juga melekat bukan hanya kepada DPRD secara kelembagaan, bukan fraksi secara kepartaian dan juga bukan komisi tetapi secara personal anggota dewan kalau ada yang bisa kita lakukan secara kolektif fraksi, komisi dan kelembagaan DPRD itu iya, tetapi kalau pun tidak secara personal yang namanya pengawasan itu bisa melakukan, kapan dan dimana saja untuk semua urusan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.

 

Ketiga terkait dengan budgeting, budgeting juga sama kemampuan personal untuk mengadvokasi masyarakat juga bagian dari tupoksi yang bisa dilaksanakan secara personal. Maksudanya, kita sebagai anggota dewan jangan terpaku dengan kebijakan-kebijakan kolektifnya, karena ada ruang-ruang yang bisa kita lakukan secara personal, karena kita pun digaji bukan bareng-bareng tetapi digaji secara personal, lalu untuk apa ? ya untuk memaksimalkan tupoksi negara yang sudah ditunaikan kepada kita.

 

Jadi saya lebih daripada mengingtakan diri sendiri dan mungkin kawan-kawan saya di DPRD. Jangan berdiam diri, dengan hanya kita menikmati rapat-rapat biasa yang kadangkala rapat itu gak ada hasilnya sebatas formalitas dan normatif. Jujur saja, kunjungan kerja kesana kemari gak ada manfaatnya secara substantif, sebatas formalitas saja, apalagi ditambah covid hari ini. Jalan-jalan kesana kemari DPRD gak ada apa-apanya, transport saja sangat kecil. DPRD mungkin rugi, artinya saya harus melakukan inovasi-inovasi lain untuk menguprade diri sendiri. Kalau saya terlena dengan kegiatan kedewanan sana sini maka berhenti anggota dewan langsung sengsara sudah pasti apalagi Ketika calon lagi dan kalah lebih menyusahkan lagi. Kecuali dengan kesadaran sendiri untuk berhenti maka berbeda psikologisnya.

 

Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bagi dewan yang lain khususnya yang muda-muda ini menjadi salah satu contoh minimal untuk dasar pendekatan basis kinerja yang sifatnya empirik bisa pertanggung jawabkan akuntabilitasnya dengan merencanakan apa yang akan dilakukan dan melaporkan semua yang dikerjakan.

 

Penulis : Abdul Aziz

Editor : Asep Ahmad

Comment