Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan, Satria NaufalBandung – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mengusulkan pemotongan gaji tunjangan pejabat Kementerian dan anggota DPR-RI untuk pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal ini disampaikan setelah muncul berbagai usulan untuk mendongkrak pembiayaan pembiayaan MBG mulai dari melalui dana zakat hingga cukai rokok.
“Saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pemotongan gaji tunjangan para pejabat Kementerian dan anggota DPR-RI untuk pembiayaan Makan Bergizi Gratis. Rakyat butuh aksi nyata pengorbanan para pejabat negara dalam mendukung program ini, bukan hanya rakyat biasa yang dipalak dan didesak untuk mendukung.” kata Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan, Satria Naufal dalam rilis yang diterima rakyatjabarnews pada Minggu, 19 Januari 2025.
Satria menilai anggaran APBN yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun itu hanya cukup untuk program MBG berjalan selama enam bulan. Sehingga, prospek jangka panjang setelah itu harus dipikirkan secara sistematis dan humanis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami justru menolak jika anggaran ini banyak diambil dari potongan anggaran bagi pendidikan dan sektor strategis lainnya, kehidupan bernegara kita bukan hanya mengenai makan siang saja. Permasalahan pemerataan pendidikan, jaminan kesehatan serta kebutuhan primer lainnya jangan sampai dilupakan.” ujarnya.
Satria juga berpendapat bahwa meminta alokasi anggaran dari setiap pemerintah daerah juga tidak bijak dalam membangun visi Indonesia yang berkeadilan disetiap sudut daerah.
“Apalagi, usul untuk pemerintah daerah menyisihkan sekian APBD untuk pembiayaan program MBG ini patut dipertimbangkan. Tidak semua daerah memiliki APDB yang besar dan proporsional, hanya beberapa daerah yang memiliki PAD yang besar saja. Selain itu, kebutuhan pembangunan daerah juga harus menjadi prioritas. Bayangkan, berapa banyak lagi jalan rusak, bangunan mangkrak, anak putus sekolah di daerah hanya karena APBD nya dialokasikan satu program ini saja.” kata Satria.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa evaluasi pada aspek teknis juga perlu diperhatikan.
Satria menegaskan agar jangan sampai alokasi APBN sekian puluh triliun tidak tepat sasaran.
“Lebih jauh pada hal non-teknis yakni alokasi dana, pemerintah Prabowo juga harus mengevaluasi teknis secara intensif program MBG ini, banyak aduan dan laporan dari masyarakat yang mungkin terkesan sepele tapi bermakna dalam memberikan feedback bagi pemerintah. Bukan justru diancam hingga direpresi jika ada aduan.” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pejabat negara telah mengusulkan berbagai skema pembiayaan MBG. Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.
“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.
Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG).”
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi MBG didanai oleh cukai rokok. Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program MBG diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.
“Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun. Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin,” kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat,17 Januari 2025.
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II itu lalu meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dikait-kaitkan dengan usulan kontroversial.
“Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial,” kata dia.
Ada juga usulan dari anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Selly mengusulkan pendanaan MBG diambil dari pengoptimalan sinergi dari beragam pihak, mulai dari pemerintah hingga swasta.
“Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Selly.
Dia lalu menyampaikan, pada dasarnya program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.
Menurutnya, terutama dengan adanya pengoptimalan sinergi dari beragam pihak itu, pendanaan program semacam MBG lebih tepat jika bersumber dari APBN, dana CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik. (*)
Penulis : Hatta Muarabagja
Editor : Aziz
Sumber Berita: rakyatjabarnews.com
