RakyatJabarNews.com, Bekasi – Puluhan Massa yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA AKSI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Bhagasasi pada Kamis, pukul 13.30 WIB (11/8/2017).
Angga Indrawan, pengurus Forum Studi Mahasiswa untuk Kemanusiaan dan Demokrasi (FSMKD) menjelaskan, kepada media bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang pelayanan air tidak maksimal atau bobrok,”ungkapnya kepada awak media.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi setiap tahunnya menggelontorkan uang APBD setiap tahunnya puluhan milyar untuk meningkatkan pelayanan air mium kepada pelanggan dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs) namun jauh panggang dari api.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“20 tahun lebih PDAM Tirta Bhagasasi disusui APBD Kota dan Kabupaten Bekasi setiap tahun puluhan milliar untuk peningkatan pelayanan, namun yang didapat pelanggan keluhan air kecil dan keruh. Artinya pengelolaan jauh dari harapan” ucapnya sambil menunjukkan foto air keruh PDAM Tirta Bhagasasi wilayah Bekasi Utara.
Selain itu, dirinya menjelaskan laporan audit independent dan audit Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jabar setiap tahunnya menemukan kesalahan administrasi dan kerugian Negara.
Lalu, soal penetapan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi oleh Bupati dan Walikota dirinya menilai keduanya mengangkangi Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum sebagai acuan pengelolaan.
“ Pemendagri nomor 2 tahun 2007 pasal 18 menyatakan unsure Dewan Pengawas terdiri dari 3 unsur, loh ini malah 2 unsur. Hanya unsur birokrat dan unsur pelanggan. unsur profesionalnya mana? jika Dewan Pengawas nya dari proses yang tidak benar maka mengawasinya pun jadi tidak benar. Apalagi mereka rangkap jabatan strategis” Kesalnya
Ditempat yang sama, Mahfudin Latif Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) yang juga kordinator aksi menyoroti biaya administrasi dan Pemeliharaan sebesar Rp. 8.000,- / bulan / pelanggan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas.
“Kami minta Berita acara (BA) penggunaan uang tersebut namun tidak digubris. Kami curiga, karena Rp. 8.000,- per bulan di kali 165ribu pelanggan tahun 2012 dalam setahun mencapai 15 Milliar lebih” kata latif dalam orasinya
Ditempat berbeda, Dedi Rahmadi Sekretaris Jendral (sekjend) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (JEKO) dirinya mendukung adalah langkah-langkah kritis yang dilakukan elemen lain dalam mengawasi kinerja PDAM Tirta Bhagasasi dalam mengelola uang Negara untuk pelayanan masyarakat dalam pelayanan Air.
“Kami (LSM JEKO) dukung, karena kami sejak dulu intens dan focus mengawasi kinerja PDAM Bhagasasi dan sering ditemukannya fakta-fakta yang menyimpang dari kaidah perencanaan seperti pembangunan Kantor pusat PDAM Tegal Danas” Kata Dedi
Selama jalannya aksi unjuk rasa berlangsung hingga pukul 14. 45 peserta aksi tidak diterima perwakilan dan juga tak ada perwakilan dari pihak PDAM Tirta Bhagasasi baik jajaran Direksi, Dewan Pengawas maupun Humas untuk menemui peserta aksi. Hingga massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (abu/rjn)
