Bangun Lapas dan Kantor Imigrasi, Kota Bekasi Terima Penghargaan dari Menkum dan HAM

- Redaksi

Sabtu, 27 April 2019 - 15:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RJN, Jakarta – Pemerintah Kota Bekasi mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) karena telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan.

Piagam penghargaan ini diberikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Wali Kota Bekasi Dr.Rahmat Effendi bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke- 55 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Timur, pada Sabtu (27/4/2019).

Walikota Bekasi, Dr.Rahmat Effendi mengatakan, piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Kota Bekasi karena telah membantu Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga :  Hari HAM sedunia, Gerindra: Pemerintah Harus Lindungi Hak Asasi WNI di Luar Negeri

Sejak 2017 lalu, kata dia, Kota Bekasi telah membangun Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Raya Pahlawan, Arenjaya, Bekasi Timur dan Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi di Jalan Perjuangan, Bekasi Utara.

Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ini sekitar Rp 105 miliar dengan rincian Kantor Imigrasi sebesar Rp 35 miliar dan Lapas mencapai Rp 70 miliar. “Pembangunan kita lakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi,” ujarnya.

Menurut dia, gedung Imigrasi Kelas II Bekasi akan diresmikan pada bulan Mei mendatang yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sementara gedung Lapas masih dalam tahap proses pembangunan. “Untuk gedung Lapas sudah 70 persen, untuk pembangunan tahap kedua akan kita lanjutkan menggunakan APBD 2020,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dalam Rangka Hari Karya Dhika Tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM Menyenlenggarakan Seminar Nasional

Dirinya menjelaskan, keputusan mendanai pembangunan ini atas pertimbangan kepentingan layanan bagi masyarakat Kota Bekasi. Kata dia, Kantor Imigrasi yang terletak di Kompleks Gelanggang Olahraga Kota Bekasi saat ini sudah tidak representatif untuk melayani 350 pemohon.

Bahkan, katanya, di Lapas Bulak Kapal sudah diisi oleh 1.700 warga binaan padahal daya tampungnya hanya 450 penghuni. “Situasi tersebut sebetulnya sudah tidak layak, karena bagaimanapun juga warga binaan adalah manusia. Mereka memiliki hak mendapat tempat yang layak meski mereka pernah berbuat salah di mata hukum,” ujar Rahmat.

Baca Juga :  Pesan Penting Bupati Bekasi Ade Kuswara Usai Pelantikan

Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Imigrasi dibangun hingga enam lantai dengan total luas lantai 3.882 meter persegi. Sementara Lapas akan dibangun di Jalan Raya Pahlawan, Arenjaya, Bekasi Timur, dengan spesifikasi bangunan seluas 6.953 meter persegi di lahan seluas 20.786 meter persegi. (red/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komisi III Desak Percepat Realisasi Infrastruktur
Maxim Perkuat UMKM di 400 Kota, Bantu Pelaku Usaha Tekan Biaya Operasional
Harris Bobihoe: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses Cek Kesehatan Gratis
Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik, Status Tersangka FA Tetap Berlaku
Kortastipidkor Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi dan TPPU, Kasus Asabri Berlanjut ke Kejagung
Geely Gandeng BCA, Siapkan Pembiayaan Diler dan Target 80 Jaringan Resmi di Indonesia
Tri Adhianto Ajak Sahabat MUI Berantas Judi Online dan Perkuat Pembinaan Sosial
Kia Seltos Makin Tak Terbendung! Terjual 175 Ribu Unit, SUV Premium Ini Jadi Buruan Konsumen Global
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 22:48 WIB

Komisi III Desak Percepat Realisasi Infrastruktur

Kamis, 16 Juli 2026 - 22:06 WIB

Maxim Perkuat UMKM di 400 Kota, Bantu Pelaku Usaha Tekan Biaya Operasional

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:34 WIB

Harris Bobihoe: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses Cek Kesehatan Gratis

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:56 WIB

Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik, Status Tersangka FA Tetap Berlaku

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:37 WIB

Kortastipidkor Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi dan TPPU, Kasus Asabri Berlanjut ke Kejagung

Berita Terbaru

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Bodin, memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (16/7/2026).

Pemerintahan

Komisi III Desak Percepat Realisasi Infrastruktur

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:48 WIB

Kepala Desa Burangkeng Nemin Bin H. Sain.

Pilkades

Kades Burangkeng Minta Perda Desa Tak Tergesa-gesa

Kamis, 16 Jul 2026 - 19:41 WIB

Kerjasama Hubungi Kami