Bekasi – Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengapresiasi kegiatan Bahtsul Masail V yang diselenggarakan LBM PCNU Kabupaten Bekasi, di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Cikaregeman Kecamatan Setu, Minggu (18/06/2023).
Dani Ramdan mengungkapkan, topik yang dibahas dalam Bahtsul Masail kali ini, mengenai penyelenggaraan dana CSR perusahaan di Kabupaten Bekasi yang disalurkan ke daerah kabupaten/kota lain merupakan fenomena yang banyak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
“Asumsinya adalah CSR perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi ini berlimpah ruah. Mengingat Kabupaten Bekasi sebagai daerah kawasan industri yang terluas. Namun pada kenyataannya, banyak pertanyaan dari masyarakat, bagaimana dan kemana saja CSR ini disalurkan,” kata Dani Ramdan saat menyampaikan sambutan secara virtual.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dani menjelaskan, fenomena tersebut terjadi, mengingat belum semua perusahaan melaporkan secara tertib dan teratur mengenai penyaluran CSR-nya. Juga Kebijakan dari penyaluran CSR tersebut masih sangat ditentukan oleh kebijakan perusahaan sendiri baik bentuk, jenis, kegiatan, maupun pelaksanaannya.
“Dengan alasan bahwa perusahaan tersebut merupakan jaringan nasional bahkan internasional, maka meskipun pabriknya berada di wilayah Kabupaten Bekasi namun CSR nya disalurkan di wilayah luar Kabupaten Bekasi,” ungkap Dani Ramdan.
Dirinya berharap, hasil kesepakatan Bahtsul Masail ini menjadi bahan bagi Pemkab Bekasi untuk membuat kebijakan dalam mendorong dan mengimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan mengenai efektifitas dan fokus penyaluran CSR-nya.
“Karena CSR saat ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang bisa kita manfaatkan dan kita optimalkan di Kabupaten Bekasi,” tegasnya
Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, KH. Atok Romli Musthofa mengatakan, isu terkait CSR ini sudah lama menjadi perbincangan internal PCNU dan menjadi pertanyaan publik.
“Ada anggapan bahwa CSR di Kabupaten Bekasi tidak terbuka atau transparan sehingga perlu kita kaji secara fiqih, tentang hukum CSR itu. Kemudian, bagaimana distribusi yg benar dan sebagainya,” ungkapnya
PCNU Kabupaten Bekasi, kata dia, meminta kepada Pemkab Bekasi untuk mendorong perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi agar segera menyalurkan dana CSR sesuai peruntukannya.
KH. Atok mengatakan, perlu adanya Komite Independen CSR yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat, untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan CSR yang telah berjalan.
“Kita bisa melibatkan orang-orang profesional, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menjadi bagian yang mengontrol ini (CSR). Jangan sampai secara aturan sudah ada dari tingkat pusat sampai kabupaten, namun pelaksanaan dan dampaknya tidak ada,” harapnya.red
