RakyatJabarNews.com, Cirebon – Perseteruan antara angkutan konvensional dan online di Kota Cirebon akhirnya berakhir. Keduanya mengucapkan ikrar perdamaian di Mapolres Kota Cirebon dan disaksikan oleh Walikota Cirebon Nasrudin Azis, Kapolres Cirebon AKBP Adi Vivid, Forum Koordinasi Daerah Kota Cirebon, ASN lingkungan pemerintah Kota Cirebon, serta masing-masing perwakilan dari angkutan konvensional dan online hari Jumat (6/10).
Ikrar perdamaian dibacakan dan diikuti oleh semua peserta apel. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian perdamaian oleh perwakilan dari angkutan online dan konvensional.
Dalam sambutannya, Walikota Cirebon Nasrudin Azis mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa yang hadir di apel tersebut adalah orang-orang aneh mampu menghargai dan mengutamakan kepentingan orang lain.
“Yang hadir adalah orang orang hebat, yang mampu mendahulukan pribadi maupun kelompok, khususnya para pegiat online dan konvensional. Kami semua forum komunikasi pimpinan daerah mengharapkan kesepakatan yang dibuat dan diikrarkan hari ini dipegang teguh dan pedoman bersama sama demi kota Cirebon,” ucapnya.
Menurutnya, tidak semua kota mampu menyelesaikan permasalahan online. Kota Cirebon mampu menunjukan prestasi yang luar biasa.
“Harapannya, ikrar ini adalah kesepakatan yang harus benar benar dijaga oleh kita semua. Mudah mudahan yang ada di sini, mendapatkan ridho dari Allah SWT dan menjadikan kita semua orang orang yang diberi rezeki berlipat ganda,” harapnya.
Sedangkan menurut Kapolres Kota Cirebon AKBP Adi Vivid AB mengatakan terima kasih atas dukungan walikota dalam menjalankan ikrar perdamaian antara angkutan konvensional dan online.
“Saya salut dan bangga sama kota Cirebon. Karena dengan ada masalah seperti ini bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ini bisa dijadikan contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” ucap Adi Vivid.
Menurut Adi Vivid, kegiatannya tidak hanya sebatas ikrar ini saja. Akan d dibentuk sebuah Satgas antara online dan konvensional.
“Satgas akan berkumpul di Polres untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dishub yang akan membuat semacam rambu checkpoint atau titik penjemputan,” pungkasnya.(Juf/RJN)
