Ahmadi : Sertifikat Murah Hanya di Atas Kertas, Warga Dibebani Biaya Tak Masuk Akal

- Redaksi

Kamis, 15 Mei 2025 - 18:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Ahmadi, Laporkan segala bentuk pelecehan seksual! DPRD Kota Bekasi siap menerima aduan masyarakat.

i

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Ahmadi, Laporkan segala bentuk pelecehan seksual! DPRD Kota Bekasi siap menerima aduan masyarakat."

Bekasi – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya menjadi solusi bagi warga dalam mendapatkan kepemilikan tanah secara sah dan terjangkau, justru menyisakanpersoalan baru di wilayah Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Dugaan adanya pungutan liar (pungli)mencuat ke permukaan setelah anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi, menerima sejumlah laporan warga yang merasa dibebani pungutan di luar ketentuan resmi pemerintah.

“Program PTSL di Jatiasih, saya menemukan aduan dari warga diminta uang di luar nilai yang ditetapkan sebesar Rp150 ribu. Kalau itu bersifat kebijaksanaan, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah dipatok dengan nominal, itu masuk kategori pungli,” ungkap Ahmai, Kamis (15/5/2025).

Menurut Ahmadi, dalam beberapa laporan yang diterimanya, warga bahkan diminta membayar hingga Rp1 juta hingga Rp2,5 juta untuk proses sertifikat tanah melalui program PTSL. Padahal, pemerintah pusat telah menetapkan biaya resmi maksimal sebesar Rp150 ribu.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil IV (Jatiasih, Jatisampurna, dan Pondokmelati), Ahmadi mengaku prihatin atas temuan tersebut dan mengimbau kepada jajaran RT dan RW agar tidak memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil keuntungan pribadi.

Baca Juga :  Bekasi Siaga Musim Hujan, Abdul Harris Bobihoe: Ini Bukan Sekadar Latihan, Tapi Panggilan Hati

“Saya himbau pihak-pihak yang terlibat dalam program PTSL agar tidak mematok harga. RT/RW jangan membebani warga. Kalau merasa keberatan, warga jangan takut melapor ke saya ataupihak berwenang,” ujarnya.

Dugaan pungli ini rupanya bukan hanya rumor. Beberapa warga mengaku diminta membayar dengan nominal jauh di atas tarif resmi.

Baca Juga :  Kado Istimewa Akhir Tahun, Diberikan Oleh Pemdes

Pandangan Kacamata Redaksi

Redaksi melihat persoalan ini bukan hanya soal uang, tetapi soal kepercayaan publik terhadap layanan publik.

Jika benar terjadi pungli dalam program nasional seperti PTSL, maka ini bisa menjadi preseden buruk.

Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini BPN, kelurahan, hingga kecamatan, harus segera bertindak.

Sosialisasi harus diperluas, pos pengaduan dibuka, dan aparat hukum turun tangan. PTSL harus kembali pada tujuan awalnya: murah, mudah, dan bebas pungli. (*)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bapemperda DPRD Kabupaten Bekasi Prioritaskan Pembahasan Raperda Desa dan Kepariwisataan
Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Ajang Satukan Masyarakat, Plt Bupati Bekasi: Bekasi Harus Jadi Super Team
Seskab Teddy Dorong Inovasi ASN Lewat Kompetisi Gagasan Setkab Gengs
Wali Kota Bekasi Tekankan Pembangunan SDM di Temu Karya Karang Taruna VII
Formateur HMI Bekasi: Hilirisasi SDA dan MBG Bisa Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Rakyat
Ratusan Warga di Cikarang Serukan Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis
Kursi Dirtek Tirta Patriot Memanas! DPRD Bekasi Minta Seleksi Transparan, Ini 3 Kandidat Terkuat
Wali Kota Bekasi Pangkas Iring-Iringan Kendaraan Dinas, Kini Cukup Satu Mobil Bersama Staf

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 13:32 WIB

Bapemperda DPRD Kabupaten Bekasi Prioritaskan Pembahasan Raperda Desa dan Kepariwisataan

Senin, 22 Juni 2026 - 12:55 WIB

Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Ajang Satukan Masyarakat, Plt Bupati Bekasi: Bekasi Harus Jadi Super Team

Senin, 22 Juni 2026 - 08:16 WIB

Seskab Teddy Dorong Inovasi ASN Lewat Kompetisi Gagasan Setkab Gengs

Sabtu, 20 Juni 2026 - 20:10 WIB

Wali Kota Bekasi Tekankan Pembangunan SDM di Temu Karya Karang Taruna VII

Sabtu, 20 Juni 2026 - 15:42 WIB

Formateur HMI Bekasi: Hilirisasi SDA dan MBG Bisa Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Rakyat

Berita Terbaru