RakyatJabarNews.com, Ciamis – Komunitas Transparansi Ciamis (Kontras) mengeluhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis. Kontras kecewa terhadap pelayanan pegawai di Disdukcapil. Bahkan Kontras mencium masih terjadinya pungli dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Kekecewaan terhadap pelayanan pegawai disdukcapil dirasakan langsung oleh Ketua Kontras, Pujitio Sentoso. Rabu (06/12/2017) ia bermaksud mengurus perbaikan data kartu keluarga.
“Saya akan membenarkan kartu keluarga salah satu warga yang kurang mampu, datang langsung ke kantor disdukcapil. Saya naik ke lantai dua bagian pelayanan KK dan KTP. Namun, sesampainya di atas tidak ada satu pun petugas di loket. Karena petugas tak kunjung datang, saya pun berinisiatif masuk ke ruang pelayanan,” jelas Tio, sapaan akrab Pujitio.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tio melanjutkan, ia berani masuk ke ruang pelayanan karena ia melihat banyak masyarakat lain yang melakukan hal sama, langsung masuk ke ruang pelayanan. “Pas di sana (ruang pelayanan KK, KTP) ada pegawai ibu-ibu menanyakan apa yang bisa dibantu dengan nada cukup tinggi. Lalu saya pun memperlihatkan dokumen yang saya bawa, tapi dia bilang kalau data ini kurang lengkap.”
“KK anak ini mana, yang ini juga mana,” ungkap Tio menirukan perkataan sang petugas. “Dan menyuruh saya pulang kembali ke kecamatan di mana saya tinggal. Ada juga pegawai yang menimpali dengan anaa ketus untuk membuat KK di kecamatan juga bisa,” papar Tio.
Ia sangat menyayangkan tindakan tidak ramah petugas tersebut. “Padahal kan bisa bicaranya baik-baik saja, jangan dengan nada tinggi. Saya datang ke capil dengan harapan dilayani dengan baik, itu hak saya sebagai warga, dan sudah jadi kewajiban dia sebagai ASN yang digaji negara untuk melayani masyarakat.”
Tio sangat menyayangkan sikap petugas tersebut. Padahal sepengetahuannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis tengah gencar membuat terobosan dalam pelayanan kependudukan, misalnya dengan program SAPULIDI (Sapoe Urusan Langsung Jadi).
Kontras pun telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, Drs. Adang Darajat, SH, MM. “Kadis respon dan berjanji akan langsung menegur pegawai tersebut,” ungkap Tio.
Tio juga menjelaskan, informasi dari berbagai sumber masuk ke Kontras terkait pungli dalam pembuatan KTP, Akta, KK . “Ada memang yang dipatok Rp. 10 ribu di salah satu kecamatan, ada juga yang membayar seikhlasnya. Tak hanya itu, bahkan ada lurah yang menawarkan pembuatan akta kelahiran dengan tarif satu juta tetapi sampai ini akta kelahiranya pun belum jadi. Kita kembangkan ini,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, Kontras akan melakukan investigasi. “Saya bersama lima orang anggota Kontras Ciamis akan memantau pelayanan di lima kecamatan saja dulu, yang diduga kuat terjadi indikasi pungli dengan dalil administrasi. Nantinya, lima anggota saya dilengkapi dengan kamera tersembunyi berpura-pura akan mengurus KTP, Akta, KK. Dan nanti kita lihat saja hasilnya. Adakah pelayanan pembuatan KTP dan sebagainya gratis, adakah senyuman ramah dari pegawainya. Ya, tunggu saja, soalnya kan sudah jalas pelayanan pembuatan KTP dan yang lainnya itu gratis,” jelas Tio.
Anggota Kontras Ciamis, Reza Fazrin, juga menambahkan tentang dugaan pungli dalam pembuatan administrasi kependudukan. “sudah jelas pelayanan pembuatan Akta, KK, KTP itu gratis. Lalu saat saya bikin KTP dipungut Rp. 10 ribu dan ada juga yang memberi ikhlasnya, itu apa? Yang katanya administrasi sambil salah satu pelayan kecamatan bilang kalau tidak bayar ya silahkan saja berangkat ke Ciamis sendiri,” paparnya.
“Jika ada pegawai saya yang di kecamatan meminta uang dengan dalil administrasi segera lapor ke saya foto orangnya siapa namanya nanti kasih taHu saya, besok juga saya pecat. Tapi, kalau itu pegawai kecamatan biarkan Camat dulu yang mengurus. Karena itu merusak nama baik Disdukcapil Ciamis,” tegas Adang Darajat.(RJN)
