RJN, Bekasi – Universitas Pelita Bangsa bagian salah satu kampus terbesar yang berada di Kabupaten Bekasi di demo oleh mahasiswanya sendiri, mahasiswa mendemo lantaran managemen kampus tersebut mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan mahasiswa membayar biaya sebesar Rp. 500.000,- dengan dalih biaya migrasi data Sekolah Tinggi menjadi Universitas.
Namun begitu menurut ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT, Fahri Pangestu menjelaskan, bahwa biaya sebesar itu menurutnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Lalu, apa yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut sehingga Kampus Pelita Bangsa membuat kebijakan tersebut.
“Seharusnya kampus yang sudah mulai besar ini, dengan memakai nama Universitas harus lebih dewasa dalam mengambil kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan mahasiswa, mereka harus koperatif kepada mahasiswanya, sehingga adapun kebijakan yang di keluarkan oleh Managemen kampus untuk mahasiswanya, tentunya dalam musyawarah bersama, baik dari Managemen maupun dari mahasiswanya sendiri, “jelasnya, Minggu (8/9/2019) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika seperti ini tambahya, tentu sangat disesalkan, jika kebijakan yang dikeluarkan kampus sungguh memberatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa harus turun gunung untuk melakukan penolakan. Walaupun hampir lima jam kita gelar aksi dan memang hasilnya kebijakan Rp 500.000,- tersebut dibatalkan oleh pihak managemen.
Selain itu fahri juga menuturkan, bahwa kebijakan-kebijakan mengenai biaya yang dibebankan kepada mahasiswa seperti ini bukan pertama kalinya dikeluarkan oleh Kampus Pelita Bangsa. Pada 2015, kampus membuat parkir berbayar yang katanya dana parkir tersebut akan dibuat fasilitas parkir bertingkat dan akan ada transparansi keuangan, lalu pada tahun 2017 kampus mengeluarkan kebijakan membayar server sebesar Rp. 5000,-/ transaksi. Ternyata parkirpun semerawut dan server masih sering down karena kuota masuk server tidak sepadan dengan jumlah mahasiswa.
“Seharunya kebijakan yang sudah jalan seperti biaya parkir dan biaya server yang harus di benahi terlebih dahulu, jangan yang satu saja belum beres keluar lagi kebijakan-kebijakan baru, “ujarnya.
Namun begitu, fahripun berharap managemen harus ada transparansi keuangan atas biaya yang telah dibebankan kepada mahasiswanya, baik dari biaya pakir, biaya server, ataupun sekaligus biaya untuk setiap kegiatan Mahasiswa itu sendiri,”hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 63 huruf A dan B,” tandasnya.
(izi/rjn)
