Kota Bekasi – Persiapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Bekasi mulai dimatangkan. Dinas Pendidikan Kota Bekasi terus melakukan sosialisasi setelah terbitnya Keputusan Wali Kota Nomor: 400.3/Kep.245-Disdik/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Online untuk jenjang TK, SD, hingga SMP.
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan publik hingga pemasangan spanduk dan backdrop di sejumlah titik. Namun di tengah persiapan tersebut, persoalan klasik kembali mencuat: belum meratanya SMP Negeri di setiap kelurahan.
Jatirasa Belum Punya SMP Negeri
Wilayah seperti Kecamatan Pondok Melati dan Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, kembali menjadi sorotan. Padatnya permukiman tidak diimbangi dengan ketersediaan SMP Negeri, sehingga warga harus bersaing di sekolah yang berada di luar kelurahan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andi (45), warga Pondok Gede Permai (PGP), Jatirasa, mengaku khawatir anak keduanya akan mengalami nasib serupa seperti sang kakak saat PPDB 2023.
“Nilai ujian anak pertama saya bagus waktu PPDB Online 2023, tapi tetap tidak bisa masuk SMP Negeri karena terkendala jarak zonasi dan beda domisili. Sekarang saya khawatir anak kedua di 2026 nanti mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Sistem jalur zonasi yang berbasis jarak tempat tinggal membuat banyak orang tua di wilayah tanpa SMP Negeri kesulitan mendapatkan akses pendidikan negeri yang dekat dan terjangkau.
DPRD Dorong Pembangunan SMP Baru
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, S.E., mengakui ketimpangan tersebut. Menurutnya, Kelurahan Jatirasa memang belum memiliki SMP Negeri.
“Warga Jatirasa selama ini mendaftarkan anaknya bertumpuk di SMP Negeri 9 Kota Bekasi yang berada di Kelurahan Jatiasih,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Ahmadi menilai belum meratanya penyebaran SMP Negeri menjadi penyebab jalur zonasi masih menimbulkan persoalan di sejumlah wilayah.
“Keluhan ini cukup banyak kami terima dari warga Jatirasa,” katanya.
Ia pun mendorong agar pembangunan SMP Negeri baru bisa masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027, khususnya di kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri tingkat SMP.
“Kita dorong agar bisa dianggarkan pada 2027 untuk pembangunan SMP Negeri di Jatirasa dan kelurahan lain yang belum memilikinya,” tegas politisi PKB tersebut.
Disdik Raih Apresiasi, Tantangan Tetap Ada
Di tengah dinamika tersebut, Ahmadi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, pelaksanaan PPDB atau kini SPMB Kota Bekasi mendapat capaian positif.
“Disdik mendapat gelar terbaik kedua se-Jawa Barat dalam pelaksanaan PPDB/SPMB dengan minim komplain masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan persoalan pemerataan fasilitas pendidikan tetap harus menjadi prioritas. Pasalnya, keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari minimnya keluhan, tetapi juga dari akses yang adil bagi seluruh warga di setiap kelurahan.
Dengan SPMB 2025/2026 yang segera dibuka, warga berharap persoalan zonasi tidak lagi menjadi tembok bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan negeri yang layak dan terjangkau di lingkungan tempat tinggalnya. (adv)
