KABUPATEN BEKASI – Keluhan para petani terkait krisis air irigasi di Kabupaten Bekasi akhirnya mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memastikan akan turun langsung meninjau kondisi saluran irigasi di Kecamatan Pebayuran pada Selasa (28/7/2026) bersama sejumlah instansi terkait.
Keputusan itu disampaikan Asep saat menerima audiensi para petani di Aula Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut membahas dampak kekeringan yang mulai mengancam lahan pertanian akibat menurunnya pasokan air irigasi.
Asep mengatakan, peninjauan lapangan menjadi langkah penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya sebelum menentukan solusi yang tepat.
“Kita turun bersama PJT II, BBWS, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDABMBK dan instansi terkait. Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan,” ujar Asep.
Fokus peninjauan akan dilakukan di saluran irigasi BKG 15 hingga BKG 25 Pebayuran sepanjang sekitar 10 kilometer. Selain itu, pemerintah juga akan mengecek kondisi pintu air di BKG 56 yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.
Menurut Asep, pemerintah tidak ingin hanya menerima laporan di atas meja. Seluruh persoalan akan dipastikan langsung di lapangan, mulai dari kondisi saluran, tanggul, hingga penyebab terganggunya distribusi air ke sawah.
“Kalau saya tidak melihat langsung, nanti bingung mengambil keputusan. Karena itu besok kita cek bersama-sama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah berupaya mencari solusi agar petani tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air saat musim kemarau, namun juga tetap terlindungi dari ancaman banjir ketika musim hujan tiba.
“Kita cari jalan keluarnya supaya petani tidak kekurangan air, tetapi juga tidak kebanjiran. Sekarang kita menghadapi kemarau panjang akibat El Nino, tetapi ketika hujan turun justru berpotensi menimbulkan banjir,” katanya.
Asep menegaskan Pemkab Bekasi terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BBWS, PJT II, Polres Metro Bekasi, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi hingga perangkat daerah terkait untuk mempercepat penanganan persoalan irigasi.
Ia juga mengungkapkan, normalisasi saluran di wilayah Sukatani hingga Sukawangi saat ini sedang berjalan. Sementara kondisi irigasi di Pebayuran akan menjadi prioritas berikutnya setelah hasil peninjauan lapangan diketahui.
Jika ditemukan kerusakan berat, pemerintah siap memasukkan perbaikan ke dalam skala prioritas pembangunan.
“Kalau memang kondisinya parah, bisa kita prioritaskan melalui anggaran 2027 atau bahkan perubahan anggaran. Kalau perlu alat berat, hari Rabu langsung kita turunkan,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan para petani.
Selain kerusakan saluran irigasi, pemerintah juga akan memetakan berbagai persoalan lain yang memperparah krisis air, seperti sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan saluran, tanggul kritis, pintu air rusak, hingga penumpukan sampah yang menghambat aliran air.
Asep meminta para petani ikut mendampingi selama peninjauan agar seluruh titik yang menjadi sumber persoalan dapat diperlihatkan secara langsung kepada pemerintah.
“Terima kasih kepada para petani yang sudah menyampaikan aspirasinya. Besok pukul 08.00 WIB saya siap turun ke lapangan. Tolong dampingi saya, tunjukkan titik-titik yang perlu segera ditangani,” ujarnya.
Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menentukan langkah cepat penanganan, mulai dari normalisasi saluran, perbaikan pintu air, penguatan tanggul, hingga pengerahan alat berat apabila diperlukan demi menyelamatkan ribuan hektare lahan pertanian di wilayah Pebayuran.
(*)
