KABUPATEN BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkap rencana penataan lima desa di wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.
Rencana tersebut dibahas Asep bersama Gubernur Jawa Barat pada Sabtu (15/8/2026). Lima desa itu nantinya akan dikembangkan dengan tetap mempertahankan karakter asli kawasan.
Asep mengatakan, Gubernur Jawa Barat menginginkan pembangunan desa tidak menghilangkan identitas lokal, termasuk bentuk rumah warga.
“Rumahnya tidak perlu berubah. Karakternya tetap ada, karena aslinya jangan pernah diubah,” kata Asep.
Wilayah Cibarusah dan Bojongmangu menjadi salah satu kawasan yang akan dipertimbangkan dalam rencana tersebut.
Menurut Asep, pembangunan lima desa itu akan mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkab Bekasi terlebih dahulu akan memasukkan program tersebut ke dalam sistem perencanaan pembangunan sebelum diajukan.
Selain penataan desa, pembangunan jalan provinsi di kawasan perbatasan juga menjadi bagian dari rencana. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperbaiki akses menuju desa sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Asep mengatakan konsep pembangunan akan mengedepankan karakter budaya Sunda dan kondisi lingkungan yang masih alami.
Wibawa Mukti Jadi Pusat Aktivitas Malam
Asep juga menyiapkan konsep untuk menghidupkan kawasan Stadion Wibawa Mukti sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Bekasi.
Rencananya, kawasan tersebut akan diramaikan pada malam akhir pekan dengan kegiatan hiburan seperti musik serta pelayanan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat Bekasi untuk bepergian, ekonominya selalu berputar di kawasan Bekasi,” ujar Asep.
Menurutnya, keberadaan ruang publik seperti itu penting untuk mendorong aktivitas ekonomi dan menjadi tempat berkumpul masyarakat.
Pemkab Bekasi juga akan memetakan sejumlah lokasi di 23 kecamatan yang berpotensi dikembangkan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Fokus pada Pelayanan dan Pendidikan
Di sektor pelayanan publik, Asep mengatakan Pemkab Bekasi akan memperkuat pelayanan terpadu satu pintu melalui PTSP.
Setiap perangkat daerah nantinya diharapkan memiliki meja pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan penyelesaian terkait proses perizinan dengan lebih cepat.
Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Bekasi menargetkan penyelesaian tunggakan pembayaran secara bertahap agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Untuk pendidikan, pemerintah daerah akan memetakan sekolah yang membutuhkan renovasi. Sekolah yang kondisinya membutuhkan perbaikan akan menjadi prioritas.
Asep menegaskan pembangunan Kabupaten Bekasi tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Memasuki usia ke-76 Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah ingin pembangunan dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah, termasuk kawasan perbatasan.
(*)
