RJN, Kuningan – Fraksi Restorasi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan mengusulkan agar Perusahaan Dagang Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan dibubarkan. Sebab selama ini, PDAU kurang berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.
“Kami Fraksi Restorasi PDI Perjuangan mengusulkan agar PDAU dibubarkan saja,” kata Ketua Fraksi Restorasi PDI Perjuangan, Nuzul Rachdy dalam PU fraksinya, Rabu (19/6/2019).
Menurutnya, sejak PDAU didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Kuningan nomor 08 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, hingga kini PDAU tidak pernah memberikan kontribusi yang berarti bagi daerah. Padahal dengan didirikan PDAU dapat menopang PAD Kabupaten Kuningan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda. Bagi Wabup Edo, sapaan akrabnya, bahwa PDAU harus diselamatkan karena salah satu badan hukum usaha yang bergerak di perekonomian daerah.
“Oh harus, karena PDAU itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Jadi harus diselamatkan, dan saya yakin semua pihak juga bersepakat untuk mempertahankan PDAU,” ujarnya.
Hanya saja, Ia berpendapat, harus ada restrukturisasi PDAU bagi pegawai yang tidak memiliki kinerja tinggi.
“Kita harus bisa menggantikan mungkin adanya orang-orang yang kurang maksimal atau sebagainya, ataupun ada pengurangan pekerja untuk efisiensi yang bisa meningkatkan kinerja dari PDAU itu sendiri,” terangnya.
Bahkan ke depan, pihaknya akan merubah badan hukum PDAU menjadi Perumda atau Perusahaan Umum Daerah.
“Jadi mereka (PDAU) bebas mencari potensinya sendiri dalam mengembangkan usahanya. Justru PDAU nanti akan diberikan keleluasaan untuk meng-eksplore Kabupaten Kuningan, apa saja potensi yang dapat berdaya hasil misalnya seperti pariwisata, pertanian dan lainnya,” sebutnya.
Dia menilai, jika target yang ditetapkan pemerintah daerah selalu tidak tercapai oleh PDAU, dimungkinan ada beberapa faktor yang tidak bisa dipenuhi.
“Tapi menurut saya sih bukan tidak bisa dipenuhi, tapi harus ditangani secara baik dan harus ada campur tangan juga dari pemerintah daerah selaku pemilik. Akhirnya nanti dapat mencapai target terhadap peningkatan PAD,” pungkasnya.
(dri/rjn)
