RakyatJabarNews.com, Bandung – Kualifikasi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia masih belum memenuhi kondisi ideal. Dari 552.894 guru PAUD yang ada, hanya 47,79 persen yang memiliki kualifikasi sarjana, dan sebagian besar merupakan lulusan SMA/sederajat, serta sejumlah kecil merupakan lulusan SMP/sederajat dan di bawahnya.
Guru PAUD yang telah berpendidikan sarjana pun nyatanya tidak semua memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan PAUD.
Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar PAUD, dinyatakan guru PAUD mesti berpendidikan sarjana/sederajat di bidang kependidikan yang relevan dengan PAUD atau lulusan sarjana Psikologi. Sedangkan guru pendamping PAUD minimal bergelar SMA/sederajat serta memiliki sertifikat pelatihan PAUD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengacu pada hal tersebut, guna meningkatkan kualitas guru PAUD dengan cepat, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) terus menggiatkan pelatihan dan kursus berbasis daring yang dapat diakses di mana saja.
“Tahun 2016, sudah lebih dari 13.500 guru PAUD yang mengikuti pembelajaran daring yang disediakan oleh berbagai institusi. Angka ini akan terus berlipat ganda setiap tahunnya,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Haris Iskandar di Bandung kemarin (18/12).
Menyikapi permasalahan kualifikasi guru PAUD saat ini, maka dibutuhkan inovasi pendidikan dan pelatihan bagi guru PAUD. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebab, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan pendidikan berbasis daring tersebut. Saat ini, tercatat masyarakat Indonesia merupakan 104,9 Juta pengguna internet aktif dan 173 Juta pengguna ponsel.
“Dengan memanfaatkan potensi itu maka peningkatan kualitas guru PAUD bisa berlangsung secara cepat. Hal ini karena metode pembelajaran dapat dilaksanakan kapan pun, dimana pun, dan melalui media apapun,” kata dia.
Senada dengan Haris, Kepala PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, Muhammad Hasbi menuturkan, berdasarkan pemetaan guru PAUD yang ada saat ini selain minimnya jumlah guru yang bergelar sarjana, tidak sedikit juga sarjana dengan latar belakang non kependidikan guru PAUD, sehingga tidak memiliki ilmu namun relevan dengan bidang tersebut.
Dia memaparkan, salah satu kendala yang dihadapi, diantaranya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mendukung PAUD dan Dikmas ini; kedua, penyebaran guru-guru PAUD yang berlokasi di daerah-daerah pelosok; ketiga, sulitnya memperoleh konten pembelajaran terkini yang di luncurkan pemerintah.
Maka untuk menghadirkan standar PAUD yang berkualitas, dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga memiliki kualitas. Untuk itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi solusi yang dinilai paling memungkinkan mengatasi permasalahan selama ini.
“Kita berupaya bagaimana agar anak-anak kita ini bisa dipercayakan kepada guru PAUD yang kompeten, salah satunya dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga mereka bisa memberikan pelajaran yang berkualitas bagi anak didik kita,” kata Hasbi.
Lebih lanjut, Hasbi mengatakan sejak tahun 2015, pihaknya telah memulai melakukan intervensi TIK untuk meningkatkan kompetensi guru-guru PAUD di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta melalui diklat pendidikan daring.
“Para peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah 3000 guru PAUD dari diklat tingkat dasar berjenjang yang sudah memiliki Sertifikat Izin Mengajar (SIM) di satuan-satuan PAUD. Sebelumnya mereka adalah guru-guru yang tidak pernah dilatih, bahkan disentuh oleh pendidikan,” kata dia.
Di tahun sebelumnya, kata Hasbi, pihaknya telah meluluskan 2450 orang guru PAUD, sehingga total guru yang telah mengikuti diklat serta memiliki SIM PAUD hingga tahun 2017 ini berjumlah 5450 tenaga pengajar PAUD.
Pihaknya berkeinginan dari kegiatan diklat PAUD ini akan ada langkah-langkah serupa dari institusi lain di 34 provinsi se-Indonesia agar adanya percepatan terhadap peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD di tanah air.
Dirinya bahkan menargetkan di tahun 2018, jumlah tenaga pendidik baru berkualifikasi yang lahir dari program diklat seperti ini mencapai
10.000 guru PAUD baru.
Dalam sistem diklat terdapat tiga jenis tahapan, diantaranya pembelajaran tatap muka online, tutorial email dan media sosial (whatsapp), dan pembelajaran secara mandiri. Dimana ketiga spesifikasi pembelajaran tersebut mencapai 240 jam.
“Undang-undang memang mengatakan guru PAUD harus sarjana. Sebelum bergelar sarjana, kita upayakan kompetensinya sebelum kualifikasinya. Saat ini kita sudah merancang sebuah program yang bernama rekognisi validasi dan sertifikasi,” kata dia.
Dalam pelaksanaan program validasi dan sertifikasi tersebut, lanjut Hasbi, para guru PAUD dapat mengumpulkan pengalaman hasil belajarnya yang telah lampau, baik melalui pelatihan, kursus, maupun seminar untuk menjadi bahan rekognisi bagi pemerintah yang kemudian dihargai menjadi sebuah Satuan Kredit Semester (SKS) di perguruan tinggi.
Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya menciptakan guru-guru PAUD yang memiliki kualifikasi sarjana seperti yang ada dalam undang-undang.
“Yang kita upayakan adalah melalui jalur kompetensinya (non akademik) karena ini mendesak, karena untuk menunggu mereka sarjana itu tidak mungkin, sementara anak-anak terus belajar di kelas-kelas mereka. Jadi salah satu upayanya bagaimana mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani anak-anak di satuan-satuan PAUD,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, pemerintah tentu memberikan dukungan bagi anak-anak mendapatkan pembiasaan belajar sejak dini. Karenanya secara ketentuan, PAUD dan Dikmas telah menjadi kewenengan bagi kabupaten/kota sesuai undang-undang Nomor 23 tahun 2014.
Meski demikian, pemerintah provinsi berkewajiban untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasi, sehingga pendidikan yang dikelola masyarakat tersebut bisa berjalan sebagaimana seharusnya.
Hadadi menuturkan, saat ini Kemendikbud sudah melaunching metode daring untuk pendidikan yang dikelola masyarakat, termasuk juga pendidikan untuk orang dewasa (Paket C), sehingga tidak ada hambatan harus masuk ke kelas, misalnya orangtua yang kerja dan sebagainya bisa tetap mengikuti program paket C.
“Dengan adanya pertemuan seminar internasional ini, tiada lain adalah untuk menegaskan bahwa pendidikan untuk semua dan tanpa dibatasi oleh usia atau long life education. Sekarang dengan sistem online (daring) maka semakin mudah, bahwa pembelajaran jangan hanya di dalam kelas, tapi juga bisa di mana saja,” kata Hadadi.
Maka dari itu, untuk pendidikan minimal SMA dan sederajat, regulasi yang ada hari ini dinilai sangat memungkinkan karena absen tidak menjadi satu persyaratan utama. Selama mampu mengikuti dan menerapkan aplikasi online learning, kata dia, maka tidak akan ada kendala yang berarti.
Disinggung mengenai penerapan pendidikan daring di Jawa Barat, Hadadi menjelaskan pihaknya sudah mengaplikasikannya pada program SMA terbuka dan SMK PJJ (Pendidikan Jarak Jauh).
Dia mencontohkan, penerapan tersebut terdapat di SMA Negeri 2 Padalarang dan ke depan beberapa sekolah akan segera di uji cobakan. Tentunya, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan sarana prasarana yang ada seperti komputer dan server.
“Insya allah kami prioritas adalah bisa UNBK 100 persen. Nanti setelah itu, semua sekolah sudah terfasilitasi, dengan melaksanakan pendidikan online learning, apalagi untuk SMA terbuka dan PJJ itu adalah prioritas,” kata dia.(Ziz/RJN)
