RJN, Bekasi – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi berharap persoalan guru honorer segera selesai dan mendapatkan solusi yang tepat. Jangan sampai persoalan ini dianggap sepele dan dibiarkan begitu saja. Jika terus menerus seperti ini yang akan menjadi korban adalah kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, H. Anden berharap Bupati Neneng mau mendengarkan dan merealisasikan tuntutan para guru honorer di Kabupaten Bekasi. Sebab mereka adalah ujung tombak dalam dunia pendidikan yang bersentuhan langsung dengan anak didik. Jangan sampai kebijakan pemerintah daerah justru menganak tirikan para guru baik honorer ataupun guru PNS.
“Semoga bupati merealisasikan tuntutan para guru honorer. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kasiha para guru yang sudah susah payah mengajar di sekolah,” jelas Anden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika dikaji secara mendalam Kabupaten Bekasi tentu tidak akan kesulitan untuk menaikkan kesejahteraan para guru. Sebab APBD Kabupaten Bekasi memang cukup besar. Tinggal bagaimana eksekutif dalam hal ini bupati bisa merealisasikannya. DPRD tentu akan dengan senang hati jika memang pemerintah berencana memberikan berbagai kesejahteraan untuk para guru yang dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
“Saya yakin bisa menaikkan kesejahteraan para guru, baik yang honorer ataupun PNS,” tambah Politisi Gerindra tersebut.
Menurut Anden semua tergantung dari pemerintah. Jika pemerintahnya memiliki keinginan untuk itu semua tentu bisa terealisasi. Namun jika pemerintah tidak mau melakukanya tentunya akan sulit. Tinggal bagaimana sisi kemanusiaannya apakah berpihak dengan kebijakan yang pro rakyat atau tidak.
“Di sini bupati diuji apakah dia mau mengambil kebijakan yang pro rakyat atau enggak. Tinggal dilihat saja nanti penyelesaian masalah guru honorer ini,” paparnya.
Dampak dari tuntutan yang tidak kunjung direspon oleh bupati, guru honorer se Kabupaten Bekasi melakukan mogok ngajar. Tentunya ini akan sangat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi rasio keberadaan guru PNS di setiap sekolah masih sangat kurang sehingga mereka tidak mampu menghandle jika ada masalah seperti ini.
“Kalau tidak segera diberikan kejelasan sampai kapan kegiatan belajar mengajar berjalan normal kembali. Jangan sampai karena gak peduli lantas malah dampaknya kemana-mana,” tegasnya. (adv/RJN)
