Bekasi – Komisi 4 DPRD Kota Bekasi menyarankan ke Pemkot Bekasi agar melakukan Operasi Yustisi Kependudukan. Hal ini upaya pengontrolan warga pendatang usai mudik lebaran idul fitri.
“Yang perlu diperhatikan ialah proses ketertibannya,” kata Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono, saat dikonfirmasi Infobekasi.co.id, Kamis (27/04/2023) lalu.
Ia menyatakan, upaya Operasi Yustisi Kependudukan adalah langkah pengendalian maupun pengontrolan kependudukan warga pendatang dari luar Bekasi.
“Nantinya bisa melakukan beberapa penyesuaian pengawasan. Artinya jangan tutup mata dengan adanya fenomena urbanisasi, tapi harus juga dibarengi dengan proses pengawasan dan pengendaliannya,” jelasnya.
Kata Dradjat, Pemerintah Daerah bakal laporan data warga pendatang yang nantinya akan menjadi warga Kota Bekasi. Dengan data tersebut kemudian dikendalikan, apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah.
“Dengan datangnya penduduk luar ke suatu wilayah, berarti kan ada juga perubahan profil kependudukan, itu juga harus diketahui,” tandas Ia.
Ia berharap, Pemerintah Daerah setempat memiliki kebijakan yang bisa mengupdate laporan kependudukan. Selain itu juga bisa menerapkan kebijakan yang relevan.
“Ya tentu ini paling tidak buat para pengurus lingkungan di masyarakat seperti RT, RW dan seterusnya harus sigap untuk mengidentifikasi, mengetahui apakah ada pendatang-pendatang baru di lingkungannya,” bebernya.
Masih kata Daradjat, pengurus lingkungan harus lebih jeli mengidentifikasi warga pendatang, didata dengan baik.
“Jangan sampai nanti jika ada masalah keselamatan atau keamanan ini menjadi permasalahan sosial tersendiri,” tutupnya. adv
