RakyatJabarNews.com, Bekasi – Ramainya pemberitaan di media massa baik online maupun cetak tentang Tidak adanya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan beberapa pihak, Jumat (6/7).
Mantan Ketua BEM FISIP UNSIKA Imam Saripudin (27) menjelaskan, Di Kabupaten Bekasi sedikitnya ada 4.286 perusahaan yang sebagian besar berada di dalam 20 Kawasan industri. Sedangkan angkatan kerjanya mencapai 1,2 juta jiwa.
“Aktifitas ekonomi dari sektor industri saja sangat tinggi. ini belum termasuk sektor lain seperti perdagangan, pertanian dan sebagainya. Masa tidak ada JPO satupun di daerah yang katanya Kawasan Industri terbesar seAsia tenggara ini,” sindir Imam, sapaan akrabnya.
Pria kelahiran Kampung Pilar ini sangat menyayangkan kinerja 50 Anggota DPRD yang terpilih sebagai refresentatif dari masyarakat, sampai lalai menganggarkan pembangunan JPO.
“Terlebih peran Ketua DPRD pak Sunandar sebagai ketua nya Wakil Rakyat, kalau sudah begini seharusnya bisalah menganggarkan pembangunan JPO di akhir tahun ini (APBD-P). Apalagi Ketua DPRD merangkap sebagai ketua Badan Anggaran (BANGGAR),” tantangnya.
Dirinya menyarankan Pemkab Bekasi bisa melibatkan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi apabila tidak mampu dalam merealisasikan rencana anggaran pembangunan JPO di akhir tahun ini dari APBD Perubahan atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
“Kalau tidak mampu menganggarkan, paling tidak ada upaya komunikasi melibatkan Perusahaan agar memberikan CSRnya untuk pembangunan JPO. Pemkab Bekasi punya Tim Koordinasi Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di BAPPEDA dalam mengelola CSR,” tutupnya.(Jae/RJN)
