RakyatJabarNews.com, Cirebon – Efek dari demo siswa SMK Negeri 1 Lemahabang pada hari Rabu, 22 November 2017 lalu menyedot perhatian publik baik di Kabupaten Cirebon maupun di Jawa Barat. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dengan cepat melakukan rapat dengan pihak sekolah dan pihak Komite SMK Negeri 1 Lemahabang Kabupaten Cirebon hari Jumat (24/11).
Saat dikonfirmasi kepada Wiryo Santoso selaku Kepala Sekolah di ruang lobby kantornya, dia mengaku sangat prihatin pada pihak media yang membuat gaduh melaui pemberitaan yang mengangkat isu Dana Partisifasi Masyarakat yang didemo oleh para siswa pada hari Rabu, maupun pemberitaan running dari pihak Komite Sekolah yang menolak mengurangi Dana Partisifasi Masyarakat. Selain itu, dia juga menyayangkan pemberitaan di media online yang mempublikasikan jumlah nominal dalam anggaran penyelenggaraan Pendidikan di SMK Negeri 1 Lemahabang.
“Kami sangat menyayangkan kegaduhan ini oleh pemberitaan di media dengan mempublikasikan nominal yang milyaran rupiah. Itu bisa menarik orang untuk berbondong-bondong datang ke sekolah. Padahal pihak sekolah tidak mengelola uang sebesar itu,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditambahkan Wiryo, bahwa pagi ini telah kedatangan tamu dari pihak Balai Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan untuk mengadakan rapat dengan pihak sekolah bersama Komite Sekolah yang membahas tentang RKAS yang menjadi persoalan dalam Dana Partisifasi Masyarakat, sehingga pihaknya sepakat melakukan revisi RKAS pada tahun pelajaran ini.
“Pagi tadi kami rapat bersama Balai dan Kementerian Pendidikan untuk menyepakati melakukan revisi pada RKAS tahun pelajaran ini,” tuturnya.
Sedangkan pada saat dikonfirmasi pihak Komite Sekolah, yaitu Budisono selaku Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Lemahabang Kabupaten Cirebon yang baru mengatakan, bahwa kejadian demo kemarin menjadi pesan kritik dari siswa. Sehingga dalam hal ini, baik Komite Sekolah maupun pihak sekolah berintrospeksi diri dan siap untuk melakukan Revisi RKAS hasil kesepakatan rapat dengan Balai Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan. Selain, kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasana fisik di tunda.
“Demo siswa kemarin itu menjadi kritik bagi kami di Komite Sekolah, sehingga kami berintrospeksi diri dan kami siap merevisi RKAS sesuai hasil rapat dengan Pihak Balai dan Kementerian Pendidikan. Kami sepakat menunda Pembangunan untuk sarana fisik yang dianggarkan dalam RKAS,” jelasnya.
Masih menurut Budisono, kesepakatan yang dihasilkan dari rapat yang digelar pada hari ini dengan pihak Balai Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan dari Kementerian Pendidikan, maka Komite Sekolah dan pihak sekolah telah menyepakati untuk melakukan Revisi pada RKAS. Namun, untuk besaran presentasinya tidak untuk dipublikasikan khawatir salah lagi.
“Saya takut disalahkan lagi jika besaran nominal pengurangan dana partisifasi masyarakat dalam RKAS di publikasikan pada media,” terangnya.
Ditambahkan Budisono, implikasi dari revisi RKAS dalam tahun ajaran ini tentu akan adanya pengurangan pada Dana Partisifasi Masyarakat.
“Intinya untuk RKAS akan direvisi sehingga Dana Partisifasi Masyarakat akan dikurangi,” pungkasnya.
Sedangkan perihal rumor adanya intimidasi dan intervensi pada siswi yang memagang poster dan siswa yang diwawancara awak media pada saat demo, Kepala Sekolah maupun Ketua Komite menyangkal adanya intimidasi dan tidak ada polisi yang mencari siswa yang demo kemarin. Bahkan Budisono pun menyatakan diri siap pasang badan jika ada siswa yang diintimidasi karena demo kemarin.
“Tidak ada intimidasi baik dari Kepala Sekolah dan gurunya apalagi dicari pihak kepolisian. Dan kemarin itu Pak Tris yang datang merupakan anggota kepolisian sebagai pembina di sekolah kami. Kami Komite Sekolah siap pasang badan jika ada siswa yang diintimidasi,” pungkasnya.(Juf/RJN)
