Inilah Imbauan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak Terkait Amnesti Pajak

oleh -
banner 120x600

RakyatJabarNews.com, Bekasi – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II mengimbau wajib pajak yang telah ikut dalam program Amnesti Pajak untuk segera memanfaatkan pembebasan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan memasukkan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh tanpa menunggu di akhir batas waktu pengajuan permohonan.

Plh. Kepala Kanwil DJP Jabar ll Ade Lili menyatakan bahwa sampai akhir November 2017, wajib pajak yang memanfaatkan dan mengajukan permohonan SKB PPh baru mencapai 22% dari 1.256 wajib pajak yang memiliki potensi untuk mengajukan permohonan SKB PPh. Batas akhir pengajuan SKB PPh sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2017. “lni baru di Wilayah kerja Kanwil DJP Jabar ll,” Ade Lili menjelaskan.

Secara nasional, wajib pajak yang mengajukan permohonan SKB PPh tidak berbeda jauh dengan kondisi di wilayah Kanwil DJP Jabar II. Ada sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh atas harta yang telah di deklarasikan melalui Amnesti Pajak. Sampai akhir Nopember, baru ada 18 persen permohonan SKB PPh yang diajukan atau 27 ribu permohonan. Disinyalir, permohonan SKB PPh akan membludak di akhir batas waktu pengajuan permohonan yaitu 31 Desember 2017.

Mengantisipasi membludaknya permohonan SKB di akhir tahun, Ditjen Pajak telah mengeluarkan regulas‘i baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tahun 2017. Dengan PMK 165 tersebut, wajib pajak diberi pilihan dalam memanfaatkan fasilitas yang diperoleh dari program Amnesti Pajak dengan mempermudah syarat pengajuan SKB yaitu wajib pajak yang mengajukan balik nama harta tanah dan atau bangunan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) cukup dengan melegalisasi Surat Keterangan Amnesti Pajak (Sket).

Ade Lili juga menyampaikan bahwa bagi wajib pajak yang tetap ingin mengajukan permohonan SKB PPh, waktu penyelesaiannya akan dipercepat maksimal 5 hari kerja. “Kalau bisa dibawah 5 hari kerja, kami akan percepat,” Ianjutnya.

Pengajuan SKB PPh dan legalisasi Sket diajukan melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. “Jangan menunggu di akhir-akhir, segera ajukan permohonan SKB atau legalisir Sketnya,” imbau Ade Lili. (Ziz/RJN)

Comment