RakyatJabarNews.com, Bekasi– Permasalahan puluhan warga Lambangsari yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus menuai protes dari berbagai kalangan. Panitia Pilkades Lambangsari dinilai lalai dalam menjalankan tugas mendata pemilih.
Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bekasi (F-BPD), Zuli Zulkifli menyoroti kisruh puluhan warga Desa Lambangsari yang tidak masuk dpt. Ia mengatakan warga yang memiliki ktp dan kk harus bisa memilih dalam Pilkades
“Jika warga sudah punya ktp dan kk desa setempat. Panitia Pilkades Lambangsari wajib memasukan data itu ke dalam dpt,”Kata Zuli diminta komentarnya oleh awak media.
Zuli menilai terjadinya puluhan warga yang tidak masuk dpt ini murni kesalahan dari pihak Panitia Pilkades Lambangsari.”Ini murni kesalahan panitia. Tidak ada alasan lagi, warga yang punya ktp dan kk desa setempat harus bisa memilih,”paparnya.
Hal ini merupakan mutlak hak politik warga., “Terlepas dukungan kesiapa-siapa. Karena mereka punya ktp dan kk desa setempat,”paparnya.
Menurut Zuli sesuai tahapan penetapan DPT di tanggal 15 Agustus besok. Jadi ada kemungkinan besar warga masih bisa masuk dalam DPT
Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhu Darmansyah menyebut Panitia Pilkades Lambangsari terlalu kaku.
“Dalam aturan hukum tata negara itu ada diskresi atau pengeculian. Warga yang punya ktp dan kk ini tidak boleh kehilangan hak pilih,”paparnya.
Yudhi mendesak Panitia Pilkades Lambangsari untuk segera merampungkan permasalahan ini agar situasi kondusif.
“Dalam aturan hukum tata negara itu ada diskresi atau pengecualian. Pilkada aja ada pengecualian dengan membawa E KTP. Artinya Panitia pun tidak boleh kaku,”paparnya. (yto/RJN)
