BEKASI — Isu penerapan electronic voting atau e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu terus menjadi topik perbincangan hangat di berbagai kalangan. Dalam podcast “Unjuk Bicara: Bukan Sekadar Bicara”, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido, menjelaskan secara lugas perbedaan antara e-voting dan Sirekap yang selama ini digunakan KPU.
Menurut Ali Rido, meski keduanya sama-sama berbasis aplikasi digital, fungsi keduanya sangat berbeda.
“Perbedaan paling mendasar, kalau electronic voting mencakup proses pemungutan dan penghitungan suara secara digital. Sedangkan Sirekap hanya berfungsi untuk merekapitulasi atau mentabulasi hasil suara,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali menegaskan, pemerintah bersama masyarakat sipil, akademisi, hingga para penggiat demokrasi perlu memahami dan menerjemahkan gagasan ini dengan tepat. Ia berharap, inovasi digital seperti e-voting tidak justru menjadi kendala di lapangan.
“Jangan sampai saran atau usulan e-voting ini malah menyulitkan masyarakat. Pemerintah tentu akan melakukan yang terbaik demi kemajuan demokrasi kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ali juga memaparkan bahwa penerapan sistem digital bukan hal baru bagi KPU. Sebelumnya, lembaga penyelenggara pemilu ini telah menggunakan berbagai sistem digital seperti Silon (sistem pencalonan), Sidalih (daftar pemilih), dan Sirekap (rekapitulasi suara).
“E-voting ini bisa dibilang lanjutan dari transformasi digital yang sudah dijalankan KPU selama beberapa tahun terakhir,” tambahnya.
Sementara itu, Resti Maulida, selaku host Unjuk Bicara produksi RJ PRO, menyoroti antusiasme publik terhadap isu efisiensi anggaran dan transparansi hasil pemilu. Ia menanyakan, apakah sistem e-voting juga berpengaruh terhadap efisiensi biaya penyelenggaraan.
Menanggapi hal tersebut, Ali Rido menyebut bahwa e-voting memang berpotensi menekan biaya logistik seperti surat suara, kotak, dan distribusi perlengkapan. Namun, hal itu tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kepercayaan publik terhadap sistem digital.
“Kesiapan pemerintah sangat penting, bukan hanya soal alat, tapi juga soal anggaran, keamanan data, dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia optimistis masyarakat Kabupaten Bekasi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Saya percaya masyarakat kita siap menghadapi perubahan menuju sistem yang lebih akuntabel dan modern,” tutupnya. (*)
