RJN, Bekasi – Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui Kartu Sehat Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) nampaknya masih menjadi trend isu bagi kalangan masyarakat Kota Bekasi di penghujung tahun 2018 ini. Padahal secara tegas, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sudah menyampaikan kabar bahwa program ini tetap berlanjut di tahun 2019 dengan sistem yang lebih efisien dan efektif.
“Kalau program Kartu Sehat distop, suruh berhenti saja Wali Kota-nya. Program ini sudah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 900 ribu jiwa masyarakat Kota Bekasi,” ungkap Wali Kota Bekasi yang akrab disapa Pepen ini saat menggelar coffee morning bersama sejumlah awak media, Jumat (7/12) pagi.
Wali Kota mengklaim Kartu Sehat Berbasis NIK sudah membantu program pemerintah pusat terkait Jaminan Kesehatan Nasional. “Masyarakat berobat gratis, tanpa dipungut iuran setiap bulan, tanpa harus dipaket-paket dalam proses pengobatannya,” papar Wali Kota.
Bahkan, kata Wali Kota, pihak rumah sakit swasta lebih senang menerima pasien yang menggunakan Kartu Sehat Berbasis NIK. “Kartu ini bisa digunakan kapan pun, dapat digunakan dalam kondisi insidentil,” tegasnya.
Hasil Keputusan Bersama
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Komarudin menyatakan lembaga legislatif sudah sepakat mendukung pengalokasian anggaran untuk program Kartu Sehat Berbasis NIK. “Dibuktikan dengan lancarnya pembahasan RAPBD Kota Bekasi 2019 hingga diketuk palu menjadi APBD kota Bekasi 2019,” ujar legislator asal Fraksi Golkar ini.
“Pemahaman kami sama dengan eksekutif, bahwa jaminan kesehatan kepada masyarakat wujud nyata kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Serta hal tersebut tidak melanggar ketentuan pemerintah pusat, justru kebijakan tersebut membantu pemerintah pusat dalam persoalan jaminan kesehatan pada masyarakat terutama masyarakat Kota Bekasi,” ulas Komarudin menambahkan.
Perihal adanya salah seorang anggota Dewan yang lantas memiliki sudut pandang berbeda, menurut Komarudin, hal itu biasa terjadi dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). “Dan ketika finalisasi, toh hampir semua fraksi menyetujui,” katanya.
“Adapun setelah Paripurna ternyata anggota Dewan tersebut tetap keukeuh dengan opininya, menurut saya hal tersebut menandakan bahwa pemahaman yang egois dari seorang politisi dan ketidaklegowoan dalam proses-proses dan mekanisme demokrasi di lembaga legislatif. Sejatinya, kebijakan jaminan kesehatan Kartu Sehat adalah kebijakan yang diambil bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.(ziz/rjn)
