oleh

Disidak Anggota DPR-RI, Pimpinan LPK MHJ Janji Kembalikan Uang Peserta Didik Jika Tak Berangkatkan ke Jepang

RJN, Bekasi – Anggota Komisi IX DPR-RI Obon Tabroni melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT Miraino Hashi Jaya (MHJ), pada Jumat (29/11/2019).

Sidak dilakukan karena mendapati banyak keluhan dugaan penipuan dari peserta didik LPK yang beralamat di Graha Prima, Tambun Utara.

“Sidak kami  lakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang merasa tertipu oleh LPK yang menawarkan program magang ke Jepang. Kami tinjau langsung,”kata Obon usai melakukan sidak.

Suasana depan Kantor LPK MHJ, Jumat (29/11/2019).

Di LPK MHJ, para korban mengeluhkan sudah keluar biaya banyak namun tidak kunjung diberangkat ke Jepang. Mereka juga mengeluhkan surat kontrak yang diduga bodong.

Usai menemui korban, Obon langsung mengecek kantor LPK MHJ untuk mengklarifikasi ke Direktur Utama LPK MHJ, Murdiyono Jaya yang didampingi pihak Disnaker Kabupaten Bekasi.

“Pertama persoalan ketidak jelasan pemberangkatan mereka yang terkatung-katung tidak kunjung berangkat, bahkan ada yang setahun. Kedua teman-teman merasa menjadi korban. Saya sebagai fungsi kontrol mengklarifikasi, mempertanyakan,”kata Obon.

Usai berdiskusi dengan pihak LPK MHJ, Obon mengatakan pihak pimpinan  berkomitmen jika Januari tidak memberangkatkan anak didik akan mengembalikan uang yang sudah disetor.

“Dia bilang (pimpinan,red), kalau ga ada pemberangkatkan sampai Januari. Yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang sudah disampaikan anak-anak. Perjanjian secara tertulis,”paparnya.

Anggota Komisi IX DPR-RI Obon Tabroni saat sidak di LPK MHJ, Jumat (29/11/2019).

Sebagai wakil rakyat, Obon memastikan akan terus mengawal masyarakat agar tidak merasa dirugikan oleh LPK, “Urusan ijin itu ada pemerintah. Kita fokus di aduan masyarakat,”katanya.

Terkait surat kontrak berbahasa Jepang yang diduga bodong, Obon menyebut ada beberapa kejanggalan yaitu tidak adanya stempel, “Untuk SK berbahasa Jepang harus ada diuji dulu. Secara umum harus ada stempel, tetapi itu tidak ada,”tuturnya.

Pemerintah, kata Obon memang bekerjasama dengan Jepang untuk pemberangkatan magang, namun kouta hanya dibatasi sekitar 70 ribu orang se Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat harus berhati-hati jika ada yang menawarkan magang ke Jepang.

“Banyak LPK-LPK yang ga jelas. Kadang-kadang memberangkatkan pribadi dengan visa turis. Ini jelas tidak boleh,”paparnya.

Salah satu peserta didik mengatakan sudah banyak yang dijanjikan lebih dari seratus orang, namun dari awal perusahaan berdiri belum ada yang diberangkatkan ke Jepang.

“Saya sudah membayar sekitar 27 juta, tapi sampai sekarang belum diberangkatkan, teman-teman yang juga sama cuma bervariasi pembayaran ke LPK,”kata Arif Santoso.

(izi/rjn)

Komentar

News Feed