RakyatJabarNews.com, Cirebon – Dalam rangka memperingati HUT RI ke-72, Keluarga Besar Grage Group menggelar upacara kemerdekaan yang berlangsung di depan parkiran Grage Mall di Jl. Tentara Pelajar No.1, Kejaksan, Kota Cirebon hari Kamis, 17 Agustus 2017. Dalam upacara tersebut, hadir pula beberapa veteran yang memang khusus diundang dari pihak Grage Group.
“Upacara 17 Agustus itu suatu kewajiban, khususnya generasi muda. Karena dengan memperingati 17 Agustus, di sini kita bisa tahu maknanya perjuangan. Dulu pejuang-pejuang kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah. Itu perlu perjuangan yang besar. Saya menilainya hanya di sini momentum, di mana memulai suatu perjuangan. Jadi saya khususnya mewajibkan karyawan untuk memperingati,” ungkap Bamunas Setiawan Boediman, Direktur Grage Group saat ditemui awak media setelah upacara.
Menurut Oki, sapaan akrab Bamunas, 72 tahun Indonesia terlambat dari segi pembangunan. Tapi ke depannya, dia berharap dengan Presiden Jokowi agar membangun infrastruktur. “Insya Allah ke depannya akan mempercepat terciptanya perekonomian di Indonesia.”
“Saya rasa keseluruhan Indonesia terlambat, tapi dari daerah Kota Cirebon kalau bicara tentang pembangunan, apalagi yang mau dibangun? Saya rasa Kota Cirebon itu tidak perlu pembangunan, hanya penataannya lebih rapi lagi. karena permasalahannya kita lihat ke depan pada penataan. Mungkin 5 tahun ke depan Kartni macet total. ini saya lihat perkembangan di Kota Cirebon.
Karena saya tidak melihat tidak ada suatu terobosan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Cirebon. Saya melihatnya penyelesaiannya itu hanya sesaat, tetapi itu berkelanjutan. Kayak miisalnya batu bara, salah satu permasalahan sudah selesai, kini timbul permasalahan baru. Jadi, penyelesaian di Kota Cirebon itu hanya sementara, tidak tuntas. itu jadi PR buat pemimpin yang nantinya akan menjadi walikota Cirebon,” jelasnya.
Dia mencontoh lain seperti PKL. Menurutnya, PKL itu jangan digusur, karena orang-orang masih ingin berusaha untuk hIdup. Jadi mesti menghargai. “Cuman permasalahannya, mungkin mereka salah tempatnya. Dan itulah tugasnya pemerintah menyediakan mereka tempat-tempat untuk melakukan usaha. Yang selama ini digusur-gusur, tapi tidak memberikan solusi kepada pedagang. Saya sebenarnya tidak setuju dengan kata PKL itu, karena PKL itu negatif, saya sebutnya itu pedagang kecil, yang mesti kita openi,” tandasnya. (Juf/RJN)
