Aldera dan ARAK Dorong KPK Usut Tuntas Kasus Sunjaya

- Redaktur

Kamis, 15 November 2018 - 19:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RJN, Cirebon – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) dan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) melakukan orasi di depan Kantor Bupati Cirebon dan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (15/11/2018).

Koordinator aksi, Warcono mengatakan sejak ditetapkannya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Sekdis PUPR Gatot Rachmanto oleh KPK. Proses hukum yang sedang dilakukan KPK pihaknya mendukung penuh.

Bahkan, yang diduga ikut terlibat didalam sangkaan KPK yakni jual beli jabatan, fee proyek dan proses perizinan ini harus segera diusut tuntas, artinya kalau diduga ikut terlibat dan alat bukti cukup kuat ya maka harus ditetapkan sebagai tersangka untuk menyusul Sunjaya dan Gatot Rachmanto.

“Kami mendukung KPK untuk usut tuntas kasus ini. Kami duga masih banyak kroni-kroni Sunjaya Purwadisastra yang ikut terlibat,” kata Warcono.

Dikatakannya, pihaknya sengaja mendatangi Kantor Bupati Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon itu selain memberikan support kepada KPK untuk mengusut tuntas. Pihaknya juga menuntut kepada Plh bupati Cirebon ini yang tidak memiliki kewenangan luas dikarenakan tersandera oleh proses hukum yang ada di KPK.

“Kami menduga Rahmat Sutrtisno sebagai Baperjakat ikut juga didalamnya. Dan kami juga menyoroti peran serta Kepala Dinas Kesehatan bahwa Kadis itu turut membantu Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris daerah dalam jual beli jabatan itu. Maka kedua orang itu harus diusut tuntas,” ungkapnya.

Baca Juga :  KPK Lakukan Diskusi Ke Pemkot Bekasi Terkait Pembangunan PSEL TPA Sumur Batu

“Kami pun mendorong Kejaksan dan Kepolisian untuk mengungkap secara tuntas kroni-kroni Sunjaya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Warcono menilai, selama ini DPRD Kabupaten Cirebon kerjanya apa? Padahal mereka sudah diberi amanat oleh rakyat maka harus berpihak kepada rakyat. Kemudian fungsi kontrolnya seperti apa.

“Adanya OTT KPK kok DPRD malahan tidur, tidak ada kerjanya alias mandul banget. Dan kami duga juga seluruh kepala dinas diduga ikut andil dalam jual beli jabatan serta jual beli proyek,” pungkasnya. (ymd/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tambah Sajian Kuliner, PT JMRB Resmi Hadirkan Gerai Eats And Co di Travoy Hub
Resmi Mengudara, Bali Internasional Airshow 2024 Soroti Teknologi Aviasi Modern
Padukan Ala Prancis, UNIQLO Hadirkan Koleksi Kolaborasi Terbaru Fall-Winter 2024
Bupati Bandung Turun Langsung Tinjau Korban Gempa
PT Jasamarga Pastikan Keamanan Jalan Tol Jogja-Solo Tahap I Segmen Kartasura-Klaten Lolos Uji
Ikrar Netralitas Kades se-Kabupaten Bekasi
Pilkada 2024, KPU Depok Umumkan Lowongan Tenaga Pengamanan dan Tempat Penyimpanan Logistik
Sambut Hari Jadi ke-214, Pemkot Bandung Kolaborasi Bagikan Sembako ke Warga
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 September 2024 - 20:16 WIB

Tambah Sajian Kuliner, PT JMRB Resmi Hadirkan Gerai Eats And Co di Travoy Hub

Kamis, 19 September 2024 - 19:57 WIB

Resmi Mengudara, Bali Internasional Airshow 2024 Soroti Teknologi Aviasi Modern

Rabu, 18 September 2024 - 21:54 WIB

Bupati Bandung Turun Langsung Tinjau Korban Gempa

Rabu, 18 September 2024 - 21:24 WIB

PT Jasamarga Pastikan Keamanan Jalan Tol Jogja-Solo Tahap I Segmen Kartasura-Klaten Lolos Uji

Rabu, 18 September 2024 - 17:45 WIB

Ikrar Netralitas Kades se-Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui XL Axiata Business Soluitions (XLABS) menjalin kemitraan dengan PT Ide Inovatif Bangsa (Quest Motors).

Bisnis

Kerja sama XL Axiata Business Solutions dan Quest Motors

Jumat, 20 Sep 2024 - 06:40 WIB