RJN, Cirebon – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) dan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) melakukan orasi di depan Kantor Bupati Cirebon dan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (15/11/2018).
Koordinator aksi, Warcono mengatakan sejak ditetapkannya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Sekdis PUPR Gatot Rachmanto oleh KPK. Proses hukum yang sedang dilakukan KPK pihaknya mendukung penuh.
Bahkan, yang diduga ikut terlibat didalam sangkaan KPK yakni jual beli jabatan, fee proyek dan proses perizinan ini harus segera diusut tuntas, artinya kalau diduga ikut terlibat dan alat bukti cukup kuat ya maka harus ditetapkan sebagai tersangka untuk menyusul Sunjaya dan Gatot Rachmanto.
“Kami mendukung KPK untuk usut tuntas kasus ini. Kami duga masih banyak kroni-kroni Sunjaya Purwadisastra yang ikut terlibat,” kata Warcono.
Dikatakannya, pihaknya sengaja mendatangi Kantor Bupati Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon itu selain memberikan support kepada KPK untuk mengusut tuntas. Pihaknya juga menuntut kepada Plh bupati Cirebon ini yang tidak memiliki kewenangan luas dikarenakan tersandera oleh proses hukum yang ada di KPK.
“Kami menduga Rahmat Sutrtisno sebagai Baperjakat ikut juga didalamnya. Dan kami juga menyoroti peran serta Kepala Dinas Kesehatan bahwa Kadis itu turut membantu Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris daerah dalam jual beli jabatan itu. Maka kedua orang itu harus diusut tuntas,” ungkapnya.
“Kami pun mendorong Kejaksan dan Kepolisian untuk mengungkap secara tuntas kroni-kroni Sunjaya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Warcono menilai, selama ini DPRD Kabupaten Cirebon kerjanya apa? Padahal mereka sudah diberi amanat oleh rakyat maka harus berpihak kepada rakyat. Kemudian fungsi kontrolnya seperti apa.
“Adanya OTT KPK kok DPRD malahan tidur, tidak ada kerjanya alias mandul banget. Dan kami duga juga seluruh kepala dinas diduga ikut andil dalam jual beli jabatan serta jual beli proyek,” pungkasnya. (ymd/rjn)
