RakyatJabarNews.com – Jelang pilkada Bandung Barat, banyak ditemukan e-KTP asli tapi palsu atau aspal. Secara fisik e-KTP itu sama dengan e-KTP asli. Tetapi e-KTP palsu itu tak memuat data elektronik.
Oleh karena itu, masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diimbau agar tidak menitipkan pengurusan KTP elektronik atau e-KTP kepada calo atau oknum pegawai pemerintah.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) KBB, Tri Agus Priyatno menuturkan, e-KTP aspal itu ia ketahui setelah beberapa warga mengadukannya. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, masih banyak e-KTP aspal yang beredar tanpa sepengetahuan Disdukcasip.
“Sejak saya bertugas di sini mulai Februari kemarin, paling tidak ada 10 orang yang mengadu kesini,” katanya, Selasa (9/5).
Menurutnya, secara fisik e-KTP aspal mirip e-KTP asli. Namun, ketika pemiliknya mengurus ke bank, e-KTP itu tidak terbaca. Kemudian dites di Disdukcapil juga tidak terbaca. Kuat dugaan e-KTP tersebut palsu.
Dalam pengecekan Disdukcapil, dia menjelaskan, biometrik dan chip pada e-KTP aspal tidak berfungsi, karena telah memuat data elektronik milik orang lain.
“Di e-KTP itu kan ada chipnya. Nah, chipnya itu sudah terisi. Jadi, data yang tertulis di e-KTP (aspal) itu memang benar, tetapi data elektroniknya sudah ada yang punya,” terangnya.
Dia menyebutkan, e-KTP aspal selamanya tidak akan dapat digunakan. Kecuali untuk pengurusan administrasi yang tak membutuhkan pencocokan data elektronik di e-KTP.
Oleh karena itu, dia meminta kepada para pemilik e-KTP aspal supaya memproses ulang kepemilikan e-KTP melalui jalur yang resmi.
“Saya sudah minta kepada mereka untuk memberikan data yang baru, karena seumur-umur mereka berarti tidak akan punya e-KTP. Soalnya, e-KTP (yang aspal) itu kan enggak ada datanya. Pas ditanya dibuatnya di mana, mereka bilang buat e-KTP dengan menyuruh orang lain. Makanya, lebih baik bikin e-KTP sendiri, jadi tahu prosesnya,” katanya.
Agus menduga, e-KTP aspal dibuat dengan menggunakan blanko e-KTP yang gagal, mengingat ketika program e-KTP pertama kali digulirkan memang banyak kasus e-KTP yang salah cetak. Blanko e-KTP yang gagal itu kemungkinan dipakai lagi untuk membuat e-KTP aspal, dengan cara mengganti data yang tertulis.
“Kasus ini rata-rata ada di wilayah perkotaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, hingga Mei 2017 tercatat ada 1.118.561 warga wajib e-KTP. Dari jumlah itu, sebanyak 898.069 warga telah memiliki e-KTP, ditambah 76.398 warga yang membuat e-KTP secara reguler. Adapun data siap cetak (print ready record) e-KTP berjumlah sekitar 67.000 warga.
Agus menambahkan, saat ini blanko e-KTP sudah tersedia untuk pencetakan 10 ribu keping e-KTP. Namun, pencetakannya belum bisa dilakukan karena ada kendala koneksi jaringan dengan pusat. Untuk pencetakan selanjutnya, karena ada 67 ribu e-KTP yang harus dicetak.
“Kami akan ajukan lagi blankonya ke pusat, setelah blanko yang 10 ribu keping ini habis digunakan,” tuturnya.(RJN)
