JAKARTA – Sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan pengamat politik Heru Subagia. Ia menilai keputusan mempertahankan Gibran di tengah berbagai persoalan hukum dan politik berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan ke depan.
Dalam tulisannya berjudul Nyali Jenderal di Ujung Tanduk: Menahan Gibran atau Menanggung Bumerang Politik?, Heru menilai Prabowo tengah menghadapi pilihan politik yang tidak mudah. Mempertahankan Gibran dinilai memiliki konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan sekaligus persepsi publik terhadap kepemimpinan presiden.
Sorotan tersebut muncul menyusul kabar pertemuan Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Pertemuan itu disebut-sebut membahas keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah polemik hukum terkait dokumen pendidikannya.
Heru mengaitkan perkembangan tersebut dengan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, 10 November 2026.
Menurut Heru, apabila informasi mengenai keinginan pengunduran diri Gibran benar, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut posisi wakil presiden, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi, kewibawaan, dan ketegasan kepemimpinan nasional.
Ia mempertanyakan apakah langkah Prabowo merupakan strategi untuk menjaga stabilitas pemerintahan atau justru menunda persoalan politik yang berpotensi semakin membesar.
Heru juga menyoroti kemungkinan munculnya fenomena matahari kembar dalam pemerintahan. Menurut dia, keberadaan sejumlah pusat pengaruh politik dapat menjadi persoalan apabila tidak diimbangi dengan otoritas kepemimpinan yang kuat.
Ia mencontohkan keputusan Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956 setelah perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno semakin sulit dijembatani.
Selain itu, Heru menilai perkembangan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR menjadi salah satu dinamika yang perlu diperhatikan Istana.
Menurutnya, setiap keputusan Prabowo terkait posisi Gibran memiliki konsekuensi politik. Mempertahankan Gibran berpotensi memperpanjang polemik, sementara pengunduran diri wakil presiden dapat membuka dinamika politik baru.
Heru berpandangan bahwa persoalan utama yang harus diperhatikan pemerintah bukan semata-mata mempertahankan posisi pejabat, melainkan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia mengingatkan, kalkulasi politik jangka pendek berisiko menjadi bumerang apabila pemerintah tidak segera memberikan kejelasan atas persoalan yang berkembang.
Menurut Heru, sikap Prabowo dalam menghadapi polemik tersebut akan menjadi salah satu ujian penting bagi kepemimpinannya, terutama dalam menunjukkan ketegasan di tengah tarik-menarik kepentingan politik.
(*)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.