Pemkab Bekasi Bentuk Tim Lintas-OPD Tangani Kemiskinan hingga Desa

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menangani kemiskinan hingga tingkat desa. Tim ini akan memetakan persoalan di lapangan dan menyinergikan program antar-OPD agar penanganannya lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, mengatakan penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah. Setiap OPD memiliki tugas berbeda yang harus disinergikan dalam satu program.

“Prinsipnya membedah dari masing-masing tupoksi secara umum dan juga secara kolektif melakukan kegiatan bersama dalam penanggulangan kemiskinan,” kata Iman, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga :  Liburan Akhir Tahun Murah! Hotel Harper Cikarang Tawarkan Promo Menginap Mulai Rp698 Ribu

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Iman, tim lintas-OPD mulai melakukan monitoring langsung ke desa. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat, memetakan persoalan kemiskinan, sekaligus melihat kebutuhan yang harus ditangani.

“Monitoring sudah berjalan. Minggu ini sudah berjalan, termasuk monitoring penguatan BUMDes,” ujarnya.

DPMD, kata Iman, fokus pada penguatan pemerintahan dan kelembagaan desa, dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta lembaga ekonomi desa.

Penguatan juga dilakukan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya.

Sementara itu, OPD lain menjalankan penanganan sesuai tugas masing-masing. Dinas Sosial menangani aspek sosial dan bantuan sosial, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung dari sisi data kependudukan.

“Artinya, dari satu dinas itu harus punya kebersamaan dengan dinas yang lain. Walaupun berbeda fokus, intinya tetap penanggulangan kemiskinan,” kata Iman.

Iman menegaskan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Pemerintah perlu mengetahui penyebab dan kebutuhan masyarakat agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi di setiap desa.

Karena itu, pendampingan terhadap pemerintah desa menjadi bagian dari monitoring. DPMD berkoordinasi dengan kepala desa dan pemerintah kecamatan untuk memastikan program berjalan di lapangan.

“Teman-teman mendampingi desa. Itulah juga tugas teman-teman untuk mendampingi desa yang memang secara reguler dilakukan,” ujarnya.

Hasil monitoring dan pemetaan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Bekasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya, termasuk kemungkinan melanjutkan program pada tahun mendatang.

(*)