KABUPATEN BEKASI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) menggelar aksi demonstrasi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi memberikan kejelasan atas laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati senilai Rp7,1 miliar.
Dalam aksi tersebut, KOMPI menyoroti status kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan itu. Mereka menduga pembangunan dilakukan ketika legalitas lahan belum memiliki kejelasan dan masih berkaitan dengan persoalan sengketa kepemilikan.
Ketua Koordinator Aksi LSM KOMPI, Abdul Rouf, mengatakan pihaknya mempertanyakan perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada Kejari Kabupaten Bekasi sekitar satu setengah bulan lalu. Namun, hingga aksi digelar, pihaknya mengaku belum memperoleh penjelasan substantif mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Abdul Rouf, pihaknya telah dua kali melakukan audiensi dengan Kejari Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, jawaban yang diterima masih sebatas laporan sedang dalam proses.
“Kami hanya meminta kejelasan. Kalau memang penyelidikannya sudah sampai mana, sampaikan kepada kami. Kalau memang tidak cukup bukti, minimal pelapor diberi tahu bahwa laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali,” kata Rouf.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan semata-mata untuk mendesak aparat penegak hukum memproses laporan, melainkan juga mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan pengaduan.
KOMPI menilai persoalan utama dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati terletak pada kepastian hukum atas tanah yang digunakan. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tetap melaksanakan pembangunan meskipun status kepemilikan lahan disebut belum sepenuhnya jelas.

Abdul Rouf mengingatkan, pembangunan di atas lahan yang masih bermasalah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila di kemudian hari pemerintah daerah kalah dalam perkara sengketa dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Ia mencontohkan persoalan bangunan SDN 01 Sukaresmi yang menurutnya harus dibongkar oleh ahli waris setelah muncul persoalan hukum terkait lahan.
“Jangan sampai kejadian seperti itu kembali terulang. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru menjadi sia-sia karena bangunan harus dibongkar akibat persoalan legalitas tanah,” ujarnya.
Selain meminta Kejari menindaklanjuti laporan, KOMPI juga menyoroti peran sejumlah perangkat daerah dalam proses pembangunan. Di antaranya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, unit kerja yang menangani proses pengadaan barang dan jasa, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset.
Menurut Abdul Rouf, kepastian status tanah semestinya menjadi salah satu aspek yang diperiksa sebelum proyek pembangunan dilaksanakan. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan kejelasan alas hak dan status pencatatan aset agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Setiap bangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus jelas alas haknya. Jangan sampai masyarakat yang membangun tanpa izin ditertibkan, sementara bangunan pemerintah justru tidak memperhatikan persoalan legalitas lahan,” tegasnya.
KOMPI berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan administrasi dan legalitas aset sebelum mengalokasikan anggaran pembangunan.
Mereka juga meminta Kejari Kabupaten Bekasi lebih terbuka dalam menangani laporan masyarakat serta memberikan kepastian mengenai tindak lanjut setiap pengaduan.
“Kami ingin pembangunan di Kabupaten Bekasi berjalan lebih baik. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus disertai administrasi yang jelas. Kami juga berharap Kejaksaan tidak membiarkan laporan masyarakat tanpa kepastian,” pungkasnya.
Hingga aksi berlangsung, tuntutan utama KOMPI adalah meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan persoalan pembangunan Puskesmas Sukasejati, termasuk memeriksa aspek legalitas lahan, pencatatan aset daerah, serta proses penganggaran dan pelaksanaan proyek tersebut.
(*)






















