CIREBON – Penolakan terhadap rencana pengembangan energi geotermal di kawasan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Pengamat kebijakan publik Raden Hamzaiya menilai dinamika di Kuningan perlu menjadi bahan evaluasi bagi daerah lain yang tengah mengalami percepatan pembangunan, termasuk kawasan industri Cirebon Timur.
Menurut Hamzaiya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari nilai investasi dan manfaat ekonominya. Aspek lingkungan, terutama daya dukung air, lahan, ekosistem, serta ruang hidup masyarakat, harus menjadi pertimbangan sejak tahap awal perencanaan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan memang penting, tetapi jangan sampai manfaat ekonominya mengabaikan lingkungan. Persoalan air, lahan, limbah, dan ruang hidup masyarakat harus dikaji secara terbuka sejak awal,” ujar Hamzaiya, Senin (5/10/2026).
Ia mengatakan masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai potensi dampak sebuah proyek. Karena itu, keterbukaan informasi, kajian ilmiah, partisipasi publik, serta pengawasan terhadap komitmen lingkungan dinilai penting sebelum sebuah proyek dijalankan.
Hamzaiya menyebut persoalan tersebut relevan dengan perkembangan kawasan industri di Cirebon Timur. Pertumbuhan kawasan industri berpotensi diikuti perubahan tata guna lahan, meningkatnya limpasan air hujan, berkurangnya daerah resapan, hingga munculnya risiko pencemaran apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan agar tidak hanya fokus pada percepatan investasi, tetapi juga memastikan pembangunan memiliki perencanaan lingkungan yang terukur dan pengawasan yang konsisten.
“Industri dan energi terbarukan sama-sama dibutuhkan untuk pembangunan. Tetapi keduanya tetap harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai kita mendapatkan manfaat ekonomi hari ini, tetapi meninggalkan persoalan lingkungan bagi generasi berikutnya,” katanya.
Hamzaiya menegaskan, pembangunan yang berkelanjutan bukan berarti menghentikan investasi maupun aktivitas ekonomi. Menurutnya, yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
“Yang terpenting adalah pembangunan tetap berjalan, masyarakat mendapatkan manfaat, dan lingkungan tetap terlindungi,” pungkasnya.
(*)





















