JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia meminta seluruh aparat penegak hukum mengedepankan profesionalisme, koordinasi, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.
Menurut Djamari, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk mempertentangkan institusi penegak hukum karena seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
“Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati,” kata Djamari dalam keterangan resminya, Jumat (10/7/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Djamari menegaskan proses hukum harus diberi ruang untuk berjalan secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus dugaan korupsi, ia menilai banyaknya perkara yang terungkap justru mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam membersihkan praktik korupsi, bukan berarti tingkat korupsi semakin tinggi.
“Selama ini korupsi memang menjadi tantangan bangsa. Yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya,” tegasnya.
Djamari juga mengingatkan masyarakat agar tidak membenturkan satu institusi dengan institusi lainnya. Menurutnya, seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang saling melengkapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia mengajak masyarakat ikut mengawal proses hukum secara objektif dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya bersih-bersih di seluruh lembaga negara. Mari kita kawal proses hukum secara objektif, hormati asas praduga tak bersalah, dan hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi,” pungkasnya.
Pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi penegak hukum terus berjalan dengan baik sehingga setiap proses hukum dapat berlangsung efektif, profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
(*)
