RJN, Bekasi – Rencana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di ruas Jalan Inspeksi Kalimalang pada 2020 nanti menuai respons publik.
Kebanyakan publik kontra dengan penerapan itu, meski masih ada tanggapan pro terhadap kebijakan baru itu.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi, menilai hal itu lantaran sosialisasi yang masih minim.
“Saya cukup kaget ada ERP ada Kalimalang yg berbatasan DKI. Sampai sekarang sosialisasinya belum jelas seperti apa. Kan warga kita yg nanti kenanya,” ujar Deded baru-baru ini.
Ia menyambut baik wacana jalan berbayar di Kalimalang, akan tetapi perlu sosialisasi terlebih dahulu agar warga tidak kaget.
“Jadi saya pikir ada bagusnya sosialisasi dulu, jangan dulu digembar-gembor seperti itu kan cukup mengejutkan dan kaget,” tuturnya.
Deded berpendapat, ruas Jalan Inspeksi Kalimalang tepat dijadikan objek jalan berbayar lantaran lebih banyak warga yang ke Jakarta melalui jalan itu dibandingkan ruas Jalan Sultan Agung.
“Memang kalo Kalimalang ya itu sesuai. Kendaraan kecil di sasaran, kalau Sultan Agung itu kan kendaraan besar seperti truk. Kalau Kalimalang kan memang kendataan pribadi motor mobil yang cenderung mau ke Jakarta,” imbuhnya.
Kendati demikian, ia meminta pembangunan Tol Becakayu yang belum selesai menjadi pertimbangan regulator.
(red/rjn)
