RJN, Bekasi – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kementerian Keuangan mendukung transparasi pajak menjadi persyaratan calon legislatif ikut dalam pemilu 2019. Namun sayangnya, pengawasan kepatuhan pajak tidak ditujukan pada perorangan.
“Siapa pun itu wajib pajak yang sudah memiliki kewajiban pajak progresif kita awasi semua, tidak membidik orang-perorang,” ujarnya Kepala Bidang P2 Humas DJP Kanwil Jawa Barat II Dwi Amiarsih di Hotel Horizon Bekasi Senin (8/7/2019).
Menurutnya, semua wajib pajak mendapatkan perlakuan pengawasan yang sama meski transparasi pajak menjadi persyaratan calon legislatif tersebut.
“Yang terpenting ia memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lima tahun terakhir. Semuanya, ngak hanya caleg ketika ia datang ke kantor pajak kita layani,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, pihaknya tidak mendata status caleg atau bukan caleg.
“Jadi harus berdasarkan assenment kan mereka. Jadi dia datang kita layani,” ujarnya.
Lebih lanjut Dwi mengungkapkan, pengawasan itu tidak memandang siapa pun.
“Jadi pengawasan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan pembayaran, kita awasi semua wajib pajak,” ujar dia.
Kepala Seksi P2 Humas DJP Kanwil Jawa Barat II Dedi Suartono menambahkan, masih sedikit calon wakil rakyat yang menyerahkan SPT mereka dalam lima tahun terakhir. “Di Jawa Barat II ini ada sekitar 30-an orang,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan, diantara 30 orang itu paling banyak berada di wilayah Kuningan dan Cirebon. Sedangkan, di wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang ada sebanyak 15 orang.
Rendahnya penyampaian SPT tersebut, kata Dedi, dikarenakan caleg yang bersangkutan belum tentu berkompetisi di daerah pemilihan (Dapil) dimana ia tinggal. “Kita juga tidak bisa mengecek sampai harta kekayaan caleg tersebut,” katanya.
(red/ziz/rjn)
