RakyatJabarNews.com, Cirebon – Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon bersama Panwaslu Kota Cirebon dan Satpol PP Kota Cirebon menertibkan sejumlah alat peraga sosialisasi (APS) di beberapa titik di Kota Cirebon, Kamis (9/3). Penertiban tersebut dilakukan karena ditemukannya beberapa pelanggaran tentang alat peraga kampanye (APK) serta menegakkan UU KPU no. 4 tahun 2017 tentang kampanye.
“Pada saat bakal pasangan calon ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon tanggal 12 Februari 2018 lalu, maka semua APS harus diturunkan 1×24 jam oleh pasangan calon. Jika tidak, panwas yang harus menurunkan,” jelas ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani.
Emirzal menambahkan, saat masuk kampanye pertama tanggal 15 Februari 2018 lalu, harusnya sudah tidak ada lagi APS yang terpasang. Namun kenyataannya, hari ini masih ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita hanya menaati aturan sesuai UU no. 10 tahun 2016, APK dibiayai sebagian oleh pemerintah daerah yang dianggarkan oleh KPU dalam rangka efisiensi, supaya paslon tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Pilkada serentak juga dalam rangka efisiensi supaya dalam pelaksanaannya dengan biaya yang ditekan serendah-rendahnya,” terangnya.
Di UU tersebut, lanjut Emirzal, sudah efisiensi pelaksanaan pilkada, termasuk APK. Jadi menurutnya, lebih baik Paslon atau tim kampanye yang turun langaung ke bawah dan blusukan ke warga.
Lanjut Emirzal, penetapan APK dan baliho ini sesuai dengan aturan KPU. Baliho tiap kabupaten dan kota hanya 5. Umbul-umbul tiap kecamatan 10. Dan spanduk setiap kelurahan hanya 2.
“Tiap paslon boleh menambah 150%, tidak boleh lebih. Jika tidak, harus ditertibkan,” terangnya.
Sebelumnya, Emir sudah memberikan pemberitahuan kepada masing-masing paslon dan mengimbau agar ditertibkan. Dan juga, dirinya selalu mengingatkan secara formal dan informal.(Juf/RJN)
