Bandung – Ratusan Mahasiswa yang terdiri dari gabungan berbagai Kampus di Kota Bandung kembali menggelar Aksi Massa bertajuk Indonesia Gelap, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).
Hingga saat ini Mahasiswa masih berorasi secara bergantian menyampaikan berbagai tuntutan yang salah satunya menyangkut persoalan pendidikan.
Pemangkasan pendidikan kembali di suarakan oleh mahasiswa, karena hal tersebut dirasa merugikan bahkan merusak dunia pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita melihat pemerintah saat ini memotong dana pendidikan, Pendidikan merupakan hak bukan hadiah dari Pemerintah,” kata salah satu perwakilan yang berorasi, Jumat (21/2/2025).
Situasi aksi awalnya berjalan kondusif namun hingga memasuki waktu sore beberapa Aksi Massa sudah mulai tidak kondusif, beberapa diantaranya melakukan bakar ban, pelemparan botol, petasan, dan upaya membobol gerbang masuk DPRD Jabar.
Dalam aksi ‘Indonesia Gelap,’ mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta peningkatan anggaran pendidikan, membatalkan seluruh pemangkasan, mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta mengembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal.
Dalam tuntutan tersebut juga disebut untuk lebih berfokus melakukan efisiensi dengan memotong tunjangan-tunjangan pejabat, dan dana tersebut dialihkan ke anggaran tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen serta tenaga pendidik agar mendapat upah yang layak.
Dalam sebuah langkah ambisius yang bertujuan mengubah lanskap kebijakan, tuntutan tersebut menandai awal tahun yang berpotensi bergejolak di kancah politik. Perubahan ini diharapkan untuk memberikan dorongan signifikan pada sektor pendidikan yang telah lama dirundung oleh kendala dana dan kebijakan yang kurang tepat. Sebagian pihak menyambut hangat kebijakan tersebut, sementara kritik pedas pun tak lama menghampiri, mencetuskan diskusi tajam di tingkat nasional.
Selain itu, harapan masyarakat terhadap dampak nyata dari perubahan tersebut semakin menguat, menciptakan tekanan besar pada pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam penyelesaiannya. Kendati demikian, sebagian besar kalangan masih menunggu dengan penuh antisipasi bagaimana implementasi dari kebijakan ini akan menjadi kenyataan yang memberikan dampak positif bagi sektor pendidikan tanah air. (*)
Penulis : Aldi Salman
