Pendidikan: 5 Alasan Mahasiswa Mencuri Perhatian dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

- Redaksi

Jumat, 21 Februari 2025 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan Mahasiswa yang terdiri dari gabungan berbagai Kampus di Kota Bandung kembali menggelar Aksi Massa bertajuk Indonesia Gelap, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).

i

Ratusan Mahasiswa yang terdiri dari gabungan berbagai Kampus di Kota Bandung kembali menggelar Aksi Massa bertajuk Indonesia Gelap, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).

Bandung – Ratusan Mahasiswa yang terdiri dari gabungan berbagai Kampus di Kota Bandung kembali menggelar Aksi Massa bertajuk Indonesia Gelap, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).

Hingga saat ini Mahasiswa masih berorasi secara bergantian menyampaikan berbagai tuntutan yang salah satunya menyangkut persoalan pendidikan.

Pemangkasan pendidikan kembali di suarakan oleh mahasiswa, karena hal tersebut dirasa merugikan bahkan merusak dunia pendidikan.

“Kita melihat pemerintah saat ini memotong dana pendidikan, Pendidikan merupakan hak bukan hadiah dari Pemerintah,” kata salah satu perwakilan yang berorasi, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga :  Wali Kota : Fasilitas Sudah Luar Biasa, ini adalah Tantangan Kita

Situasi aksi awalnya berjalan kondusif namun hingga memasuki waktu sore beberapa Aksi Massa sudah mulai tidak kondusif, beberapa diantaranya melakukan bakar ban, pelemparan botol, petasan, dan upaya membobol gerbang masuk DPRD Jabar.

Dalam aksi ‘Indonesia Gelap,’ mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta peningkatan anggaran pendidikan, membatalkan seluruh pemangkasan, mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta mengembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal.

Baca Juga :  Mulai H-8 Hingga H+8 Lebaran, Peserta JKN-KIS Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Dalam tuntutan tersebut juga disebut untuk lebih berfokus melakukan efisiensi dengan memotong tunjangan-tunjangan pejabat, dan dana tersebut dialihkan ke anggaran tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen serta tenaga pendidik agar mendapat upah yang layak.

Dalam sebuah langkah ambisius yang bertujuan mengubah lanskap kebijakan, tuntutan tersebut menandai awal tahun yang berpotensi bergejolak di kancah politik. Perubahan ini diharapkan untuk memberikan dorongan signifikan pada sektor pendidikan yang telah lama dirundung oleh kendala dana dan kebijakan yang kurang tepat. Sebagian pihak menyambut hangat kebijakan tersebut, sementara kritik pedas pun tak lama menghampiri, mencetuskan diskusi tajam di tingkat nasional.

Baca Juga :  Jasa Marga Berkolaborasi dengan Kementerian PU dan BUJT Lain Pastikan Kesiapan Layanan Operasional Lebaran 2025

Selain itu, harapan masyarakat terhadap dampak nyata dari perubahan tersebut semakin menguat, menciptakan tekanan besar pada pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam penyelesaiannya. Kendati demikian, sebagian besar kalangan masih menunggu dengan penuh antisipasi bagaimana implementasi dari kebijakan ini akan menjadi kenyataan yang memberikan dampak positif bagi sektor pendidikan tanah air. (*)

Penulis : Aldi Salman

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

2.416 KK di Bekasi Terdampak Kekeringan, BPBD Salurkan 575 Ribu Liter Air Bersih ke 20 Titik
DPRD Kabupaten Bekasi Revisi Perda Desa, Sesuaikan dengan UU Desa Terbaru
Plt. Bupati Bekasi Akan Panggil Direktur RSUD, Soroti Pelayanan hingga Kondisi Keuangan
Wakil Wali Kota Bekasi Pantau Hari Pertama Sekolah, Pastikan MPLS dan Pembelajaran Berjalan Lancar
Tri Adhianto Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Bekasi, Pastikan MPLS Ramah Berjalan Optimal
28 Tahun Reformasi, Pemuda Patriot Ajak Generasi Muda Jaga Kedamaian dan Stabilitas Bangsa
Pemuda Patriot dan Digdaya Ajak Generasi Muda Jaga Stabilitas dan Kedamaian Bangsa
Wali Kota Bekasi Dukung Pendataan BPS

Berita Terkait

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:06 WIB

2.416 KK di Bekasi Terdampak Kekeringan, BPBD Salurkan 575 Ribu Liter Air Bersih ke 20 Titik

Senin, 13 Juli 2026 - 23:43 WIB

DPRD Kabupaten Bekasi Revisi Perda Desa, Sesuaikan dengan UU Desa Terbaru

Senin, 13 Juli 2026 - 18:22 WIB

Plt. Bupati Bekasi Akan Panggil Direktur RSUD, Soroti Pelayanan hingga Kondisi Keuangan

Senin, 13 Juli 2026 - 11:31 WIB

Wakil Wali Kota Bekasi Pantau Hari Pertama Sekolah, Pastikan MPLS dan Pembelajaran Berjalan Lancar

Senin, 13 Juli 2026 - 09:09 WIB

Tri Adhianto Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Bekasi, Pastikan MPLS Ramah Berjalan Optimal

Berita Terbaru